BPJS Tanggungan Pemprov Melonjak Jadi 19.000 Orang
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan wakilnya Reny Lamadjido secara resmi memproklamirkan kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun di Sulawesi Tengah, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.
PALU, METROSULAWESI.NET - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan wakilnya Reny Lamadjido secara resmi memproklamirkan kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun di Sulawesi Tengah, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.
Hal ini menjadi komitmen besar Pemprov Sulteng agar tidak ada lagi anak dari keluarga tidak mampu yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya atau terbatasnya daya tampung sekolah negeri.
“Mulai hari ini, kita deklarasikan Sulawesi Tengah Wajib Belajar 13 Tahun. Pemerintah wajib menyiapkan fasilitasnya, rakyat wajib sekolah. Ini seperti wajib militer, artinya tidak boleh ada alasan anak tidak sekolah karena tidak ada tempat atau biaya,” ujar Gubernur Anwar pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulteng, Senin 30 Juni 2025.
Ia juga meminta para kepala daerah memberi perhatian penuh terhadap pemerataan dan daya tampung sekolah negeri, serta tidak menyulitkan rakyat dalam memperoleh surat keterangan tidak mampu untuk keperluan beasiswa afirmasi dan bantuan pendidikan.
Dalam bidang pendidikan tinggi, Gubernur membeberkan bahwa Pemprov telah menyalurkan beasiswa untuk mahasiswa Sulteng berdasarkan tiga jalur, prestasi, afirmasi, dan tanggungan khusus bagi keluarga ASN, TNI/Polri, dan masyarakat umum.
Ia juga menyebut bahwa tahun ini telah dimulai kerja sama afirmasi dengan berbagai kampus strategis seperti Universitas Hasanuddin, dan sedang dijajaki peluang dengan UI, ITB, dan UGM.
Gubernur mengingatkan para kepala daerah untuk tidak terjadi tumpang tindih anggaran beasiswa antara provinsi dan kabupaten/kota.
Di sektor kesehatan, Gubernur menggarisbawahi capaian luar biasa program Berani Sehat. Dalam waktu tiga bulan, jumlah peserta BPJS tanggungan Pemprov melonjak dari 1.300 menjadi 19.000 orang per bulan. Hal ini menunjukkan banyak warga yang selama ini tidak mampu berobat karena tak punya jaminan kesehatan.
"Berani Sehat adalah jaminan kita untuk rakyat. Tidak boleh ada lagi pasien ditolak atau disuruh pulang karena alasan biaya. Kalau BPJS tidak menanggung, kita yang bayar,” kata Gubernur, sembari menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus menyentuh hingga ke puskesmas dan desa-desa terpencil.
Ia bahkan mengungkap bahwa dirinya turun langsung menangani kasus pasien kanker yang sempat ditolak rumah sakit karena tak ditanggung BPJS, namun akhirnya bisa dirawat kembali berkat intervensi Pemprov.
Selain pendidikan dan kesehatan, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya intervensi kebijakan untuk mendorong pendapatan masyarakat. Ia menyoroti ribuan lulusan SMP dan SMA setiap tahun yang tidak tertampung di dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Hal ini, menurutnya, harus ditanggapi serius melalui pelatihan vokasi, peluang usaha, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Sebelumnya dalam sambutannya pada Musrenbang RPJMD itu, Gubernur Anwar menegaskan bahwa RPJMD harus segera difinalkan dan dijadikan acuan kerja bersama antara Pemprov dan seluruh kabupaten/kota.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi dan dukungan nyata para bupati dan wali kota sebagai motor penggerak di lapangan.
“RPJMD ini sesungguhnya adalah supporting system untuk para bupati dan wali kota dalam menuntaskan agenda-agenda pembangunan di wilayahnya. APBD provinsi sangat terbatas, karena itu kekuatan utama ada pada kolaborasi,” tegas Gubernur Anwar. (*)
Apa Reaksimu?
