Ketika Dana Suci Diseret ke Lumpur Korupsi

TIDAK ada kata yang cukup keras untuk menggambarkan jijiknya praktik korupsi terhadap dana haji—uang yang berasal dari keringat, doa, dan kesabaran jutaan umat yang menunggu bertahun-tahun demi menunaikan rukun Islam kelima. Satu triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar tumpukan nol, tapi tumpukan air mata, jerih payah, dan asa yang seharusnya berakhir di Tanah Suci, bukan di kantong gelap para tikus berdasi.

Dana haji adalah amanah spiritual. Setiap rupiahnya lahir dari perjuangan: sawah yang dijual, perhiasan yang digadaikan, bahkan pengiritan makan demi satu perjalanan sakral ke Baitullah. Menyelewengkannya bukan sekadar kejahatan finansial—itu penistaan terhadap iman, kepercayaan, dan martabat umat.

Korupsi dana haji bukan hanya meruntuhkan kredibilitas pemerintah dan lembaga pengelola ibadah, tapi juga menggerogoti fondasi moral bangsa yang kerap mengklaim dirinya “beradab” dan “berketuhanan”. Di atas mimbar, banyak pejabat membasahi lidahnya dengan ayat-ayat suci. Namun di balik meja rapat, tangan mereka justru lincah merogoh celengan jamaah.

Yang membuat rakyat semakin muak, praktik semacam ini kerap terlindungi oleh jaring birokrasi tebal dan dalih prosedural. Seolah hukum berjalan di jalan setapak berliku, sementara para pelaku berjalan di jalan tol kekebalan. Dan setiap kali kasus muncul ke permukaan, drama politik, sorotan media, dan janji penegakan hukum hanya berumur sependek siklus berita. Setelah itu, sunyi kembali, dan rakyat dibiarkan menelan getir sendirian.

Ketika dana suci bisa dijadikan bancakan, apa lagi yang aman di negeri ini? Apakah kita harus menunggu sampai uang untuk pemakaman, zakat, atau santunan bencana pun masuk ke buku hitam korupsi? Negeri ini butuh pemimpin yang mengerti arti “amanah” bukan sebagai slogan kampanye, tetapi sebagai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dan rakyat.

Jika satu triliun dana haji bisa digasak tanpa rasa malu, maka sebenarnya yang dicuri bukan hanya uang—yang dicuri adalah keimanan kolektif, kepercayaan sosial, dan rasa hormat kita terhadap nilai-nilai yang seharusnya suci.

Jakarta, 14 Agustus 2025

*) Pemerhati Sosial,Politik,Budaya&Isu Global-Dewan Pakar NasDem