Setelah Data Walhi Dinilai Tak Akurat dan Ditantang Cek Lapangan, Kini Gubernur Jadi Sasaran Kritik
Tokoh yang mengaku mewakili petani sawit di Morowali Utara mendesak Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan lahan PT Agro Nusa Abadi (ANA) secara cepat. Mereka menilai pemerintah pusat lamban dan tidak serius.
MOROWALI, METROSULAWESI.NET- Tokoh yang mengaku mewakili petani sawit di Morowali Utara mendesak Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan lahan PT Agro Nusa Abadi (ANA) secara cepat. Mereka menilai pemerintah pusat lamban dan tidak serius.
“Kami warga lingkar sawit menunggu Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk bertindak segera,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Morowali Utara, Ambo Endre pada saat menggelar konferensi pers di Morowali Utara, Senin 14 Juli 2025.
Tidak hanya Gubernur Anwar Hafid yang dianggap lamban. Menurut Ambo Endre, pemerintah Kabupaten juga dinilai acuh tak acuh dalam menghadapi atau menyelesaikan di lapangan.
Sebetulnya pemerintah provinsi sudah banyak melakukan terobosan. Periode Gubernur sebelumnya pun sudah mengeluarkan rekomendasi penyelesaian. Termasuk, menjamin proses dapat berjalan dengan lancar dan investasi di Morowali Utara tetap berlangsung demi pengembangan dan pembangunan di Sulawesi Tengah.
Namun, bagi Ambo Endre, masalah seputar PT ANA ini berlangsung lama tanpa ada titik penyelesaian.
Sebelumnya, ia juga mengutarakan pendapat dan pandangan serupa pada saat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menggelar konferensi pers pada Sabtu (21/6).
Walhi memang tampak gencar mempermasalahkan konflik agraria dan legalitas berupa Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Mereka bahkan menerbitkan laporan pelanggaran perusahaan. Salah satunya perkebunan sawit yang beroperasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Tak hanya itu, Walhi bahkan mengirimkan surat dan mengancam produsen merek-merek internasional yang menggunakan bahan dasar berupa crude palm oil (CPO) agar menghentikan pembelian minyak sawit.
Sayangnya, temuan dan pengaduan yang disampaikan Walhi banyak diragukan. Kehadiran Walhi di lapangan juga dipertanyakan.
Keraguan itu disampaikan salah satu peserta konferensi pers yang digelar rekanan Walhi secara online, Rabu (18/6). Saat itu, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Eksekutif Nasional, Uli Arta Siagian, hadir sebagai salah satu nara sumber.
“Walhi jangan hanya bicara, yang mendengar sepihak laporan-laporan bahwa di sana ada kriminalisasi dan pelanggaran HAM,” ujar peserta yang mengaku tinggal di Morowali Utara dan sangat mengenal daerah itu. (*)
Apa Reaksimu?
