Fraksi NasDem Akan Ambil Sikap Terkait Pelarangan Penyerahan PIP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Poso tidak merespon baik penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk para siswa. Sedikit mendapat kendala saat penyerahan di Sekolah Satu Atap Tindoli, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso.

POSO, METROSULAWESI.NET - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Poso tidak merespon baik penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk para siswa. Sedikit mendapat kendala saat penyerahan di Sekolah Satu Atap Tindoli, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso.
Padahal bantuan beasiswa PIP itu berkat aspirasi dari Anggota DPR RI Komisi X, Nilam Sari Lawira yang seyogyanya akan diberikan kepada siswa sebagai penerima manfaat.
Sekretaris Dinas (Sekdis) Dikbud Poso, Roy Pesudo keberatan. Dia tidak mengizinkan penyerahan PIP tersebut dilakukan di lingkungan sekolah. Penyerahan hanya boleh dilakukan di rumah salah-satu orang tua anak penerima manfaat. Sejumlah pihak menyayangkan keputusan tersebut.
Beasiswa PIP aspirasi yang diperjuangkan oleh anggota DPR RI dari Partai NasDem, Nilam Sari Lawira, dinilai sangat membantu siswa dari keluarga tidak mampu. Banyak wali murid dan siswa mengaku kecewa atas pelarangan kegiatan penyaluran beasiswa secara langsung di sekolah.
“Saya kira tujuan pembagian langsung ini baik, agar para siswa langsung mengetahui dan menerima bantuan. Apalagi ini sudah melalui proses pendataan dan verifikasi,” ujar salah satu orang tua siswa di Desa Salindu Kecamatan Pamona Tenggara.
Sementara itu, Tim Aspirasi Nilam Sari Lawira Kabupaten Poso yang dikoordinir Waket 2 DPRD Poso, Hj Masdina yang ditemui media usai penyaluran beasiswa di SD GKST 1 Poso Jumat 11/7/2025 menyatakan tetap berkomitmen menyalurkan bantuan tersebut kepada para penerima manfaat.
Politisi dari Partai NasDem juga berharap ke depan tidak ada lagi hambatan administratif dalam pelaksanaan program-program pro-rakyat di lingkungan pendidikan.
"Ini adalah bantuan pemerintah pusat melalui anggota DPR RI ke daerah, kok malah dihambat di tengah keterbatasan anggaran daerah saat ini. Dan terlalu naif, jika alasan penolakan karena proses belajar mengajar akan terganggu. Kami sebelum melakukan penyaluran selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah dan meminta jadwal dari pihak sekolah kapan waktu yang pas pembagian dilaksanakan," ujarnya.
Menurutnya, penyaluran PIP ini bukan dalam rangka kampanye partai politik, tapi dalam rangka menyalurkan aspirasi DPR RI yang diamanatkan undang-undang. Seharusnya pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan bersyukur, karena akan semakin banyak anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat, semua pihak harus saling membantu agar program PIP ini berjalan lancar dan sukses.
"Kami berharap semua pihak mendukung niat baik ini demi kepentingan pendidikan anak-anak kita di Poso,” harapnya.
Hj Masdina menjelaskan bahwa kedepan para legislator NasDem yang berada di DPRD tentunya akan mengambil sikap terkait persoalan ini agar tidak menjadi hambatan dalam penyaluran kedepannya.
"Kami sebagai Fraksi dan saya sebagai Wakil Ketua DPRD akan mengambil sikap dan kami akan memanggil pihak pihak terkait agar kedepan tidak ada lagi hambatan dalam penyaluran PIP aspirasi di Kabupaten Poso, " ungkapnya.
Katanya, Program PIP aspirasi ini merupakan bagian dari alokasi perjuangan legislator pusat yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendorong pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu.
Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?






