Hasil Inspeksi Program MBG di Palu: 13 SPPG Diperiksa, Tiga Disuspensi Akibat Persoalan IPAL dan Keamanan Pangan

PALU, METROSULAWESI.NET - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palu kini berada dalam pengawasan ketat Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menyusul terungkapnya sejumlah pelanggaran standar operasional dan sanitasi dapur penyedia. Bahkan, dari 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah diperiksa secara acak di lapangan, tiga di antaranya terpaksa dijatuhi sanksi penghentian sementara (suspensi) hingga seluruh catatan pembenahan dipenuhi.

Langkah tegas tersebut mengemuka dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) hasil inspeksi lapangan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan strategis ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palu sekaligus Ketua Satgas MBG Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, serta Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Moh. Fahri. Hadir pula para kepala dan pengelola SPPG, perwakilan Polresta Palu, Kepala Balai POM (BPOM) di Palu, perwakilan ahli gizi, mitra penyedia, serta instansi teknis terkait lainnya.

Imelda menegaskan bahwa pengetatan pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawal program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Pemkot Palu tidak ingin pelaksanaan di tingkat daerah mencederai tujuan besar program tersebut akibat kelalaian teknis di dapur pengolahan.

“Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan menyikapi berbagai temuan di dapur-dapur MBG. Apalagi ini merupakan program strategis pemerintah pusat yang menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo,” ujar Imelda.

Berdasarkan data hasil inspeksi lapangan terhadap 13 dari total 37 SPPG yang saat ini beroperasi di Kota Palu, tim pengawas menemukan sederet persoalan krusial yang berisiko terhadap higienitas makanan maupun pencemaran lingkungan sekitar.

Temuan utama tersebut meliputi buruknya sistem pengelolaan limbah dapur, belum optimalnya penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tata kelola sampah yang tidak teratur, hingga metode penyimpanan bahan baku makanan yang belum memenuhi standar keamanan pangan.

Imelda mengingatkan seluruh pengelola SPPG bahwa tolok ukur keberhasilan Program MBG tidak sekadar dilihat dari kuantitas porsi makanan yang terdistribusi kepada siswa atau penerima manfaat. Lebih dari itu, seluruh mata rantai proses pengolahan di dapur wajib tunduk pada standar prosedur operasional (SOP) yang ketat.

“Program ini sangat bagus dan tepat sasaran bagi anak-anak yang membutuhkan. Tetapi ketika pengolahannya tidak baik, yang menjadi sorotan publik bukan hanya kepala SPPG, melainkan juga pemerintah daerah,” tegas Imelda.

Ia meminta seluruh pengelola dapur tidak mengabaikan setiap tahapan kerja, mulai dari seleksi dan penyimpanan bahan pangan, proses pemasakan, pengemasan, penyajian, hingga penanganan limbah pascaproduksi.

Sebagai tindak lanjut konkret, Wakil Wali Kota menginstruksikan seluruh kepala SPPG bersama mitra pelaksana untuk segera menyusun dokumen rencana aksi perbaikan (action plan). Dokumen tersebut wajib memuat langkah penanganan teknis, tenggat waktu penyelesaian yang jelas, serta bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prioritas perbaikan dalam batas waktu laporan hasil monev diarahkan pada pembenahan infrastruktur IPAL, pengujian serta pemantauan baku mutu air limbah, dan penataan ulang sistem pengelolaan sampah dapur.

Guna memastikan instruksi tersebut tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas, Pemkot Palu menugaskan perangkat daerah teknis untuk turun langsung memberikan pendampingan sekaligus melakukan verifikasi faktual di setiap lokasi SPPG. Ke depan, evaluasi berkala akan terus digulirkan guna menjamin seluruh dapur MBG di Kota Palu beroperasi secara tertib, higienis, dan menghasilkan asupan gizi yang benar-benar aman bagi masyarakat. (*)