Wawali Imelda Desak OPD Tanggalkan Ego Sektoral dan Perbaiki Basis Data Pajak

PALU, METROSULAWESI.NET - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar, mulai dari lemahnya koordinasi antarinstansi hingga persoalan akurasi basis data perpajakan di lapangan.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menanggalkan ego sektoral dan membangun sinergi lintas sektor guna membenahi tata kelola pajak serta retribusi daerah secara menyeluruh.

Penegasan itu disampaikan Imelda saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu di Ruang Rapat Polibu, Kantor Bappeda Kota Palu, Kamis (12/11/2026). Turut hadir dalam pertemuan strategis tersebut Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, bersama jajaran pimpinan OPD penghasil dan instansi teknis terkait.

Menurut Imelda, forum evaluasi ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti instruksi Wali Kota Palu untuk memperketat pengawasan serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Ia mengakui, dinamika pengelolaan pajak dan retribusi saat ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga tidak mungkin dituntaskan secara parsial oleh satu instansi saja.

"Rapat evaluasi ini membahas persoalan retribusi dan pajak daerah yang memang cukup kompleks dan membutuhkan tindak lanjut secepatnya. OPD-OPD diharapkan tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus membangun sinergitas bersama agar setiap kendala di lapangan bisa segera diselesaikan," tegas Imelda.

Salah satu persoalan krusial yang dibedah secara mendalam dalam rapat tersebut adalah validitas data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan hasil evaluasi Pemkot Palu, masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian administrasi yang menghambat efektivitas penagihan maupun penetapan target pendapatan. Anomali tersebut mencakup ditemukannya pencatatan objek maupun subjek pajak ganda, hingga munculnya tagihan pajak pada objek yang secara fisik sudah tidak ada di lapangan.

Kondisi ini dinilai tidak hanya memengaruhi akurasi proyeksi penerimaan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan kendala administratif saat proses penagihan kepada wajib pajak.

Untuk memutus mata rantai persoalan data tersebut, Imelda menginstruksikan Bapenda bersama OPD dan unsur kewilayahan terkait agar segera turun melakukan verifikasi faktual dan pemutakhiran data secara berkala.

"Jangan sampai masih ada SPPT yang tercetak untuk objek pajak yang sebenarnya sudah tidak ada. Di lapangan, kondisi seperti itu masih ditemukan. Hal ini harus segera diminimalisir melalui pembaruan dan validasi data yang benar-benar akurat sesuai kondisi riil," tandasnya.

Pembenahan basis data dan penguatan sinergi lintas OPD ini diproyeksikan menjadi fondasi utama Pemkot Palu dalam menciptakan sistem tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Melalui langkah perbaikan dari sisi hulu—yakni validasi data dan harmonisasi kerja antarperangkat daerah—Pemkot Palu menargetkan kebocoran maupun potensi pajak yang selama ini belum tergarap dapat dimaksimalkan. Pada akhirnya, optimalisasi PAD ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah guna menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Palu. (*)