SPB, Anggota DPRD Luwu Jadi Tersangka Dugaan Pengrusakan Makam

MAKASSAR, METROSULAWESI.NET- Seorang anggota DPRD Luwu berinisial SPB ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengrusakan lingkungan dan situs makam adat leluhur marga Rantebala Nek Pong Titing berada di area konsesi tambang emas PT Masmindo Dwi Area, Rante Balla, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang disangkakan yakni pasal 521 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHAP. Ancaman pidana dua tahun enam bulan," kata Kepala Seksi Humas Polres Luwu Iptu Yakobus Rimpung saat dikonfirmasi wartawan, Jumat.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, SPB belum ditahan polisi dan perkaranya masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Kendati demikian, kata Yakobus, penyidik telah bekerja dan segera melimpahkan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Luwu.

"Belum (ditahan). Sementara dirampungkan berkasnya," kata Yokubus merespons penanganan perkara tersebut yang sudah dilaporkan ke SKPT Polres Luwu sejak 2021.

Sebelumnya, tersangka SPB diduga telah merusak makam Nek Pong Titing, kala itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Rante Balla. Yang bersangkutan dilaporkan pihak keluarga dan ahli waris ke Polres Luwu. Namun penanganan perkara ini tidak berjalan mulus.

Desa Rante Balla terletak di Kecamatan Latimojong, Luwu, masuk area konsesi penambangan emas PT Masmindo Dwi Area seluas 52 hektare. Perusahaan ini, diketahui anak usaha PT Indika Energy Tbk.

Makam tersebut berada dalam wilayah tambang itu dibongkar paksa tanpa izin, tanpa upacara adat, serta tanpa sepengetahuan ahli waris. Dugaannya, dianggap nanti mengganggu aktivitas penambangan perusahaan.

Penanganan perkara ini diduga mandek. Tetapi pihak keluarga beserta ahli waris almarhum terus mendesak penyelesaiannya. Kasus tersebut akhirnya mendapat perhatian Komisi III DPR RI dan mengundang mereka untuk ikut rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 7 Oktober 2026 di Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti pihak perusahaan tambang atas sengketa lahan antara masyarakat yang sudah lama mendiami lokasi tersebut dengan pihak perusahaan, termasuk dugaan pengrusakan lingkungan dan situs makam adat.

Kapolres Luwu AKBP Andreas Nurcahyo dalam rapat itu mendapat kritikan tajam dan didesak segera menyelesaikan perkaranya. Sebab, terungkap dari pengakuan ahli waris lahan makam leluhurnya bukan berada di lokasi tersangka SPB.

Perwakilan pihak keluarga Nek Pong Titing, Golda Titing dalam rapat itu menyampaikan, area kuburan kakek-neneknya tahun 2024 masih utuh. Namun sejak lahan ini bersengketa 2025, bahkan telah berdiri bangunan PT Masmindo, pihak keluarga kini tidak mengetahui keberadaan jasad leluhurnya usai digusur.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dengan tegas memerintahkan kepada jajaran Kepolisian Polres Luwu maupun Polda Sulsel segera mengusut dugaan tindak pidana pembebasan lahan di lakukan PT Masmindo Dwi Area, maupun memproses hukum para pelaku pengrusakan. (ant)