Polda Jateng Catat Penindakan 46 Kasus Penyelewengan BBM Berubsidi

SEMARANG, METROSULAWESI.NET - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mencatat sebanyak 46 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di berbagai wilayah di provinsi tersebut diungkap dalam kurun waktu 14 Oktober hingga 13 November 2026.

Kapolda Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan di Semarang, Jumat, mengatakan, dari puluhan pengungkapan tersebut telah ditetapkan sebanyak 61 orang sebagai tersangka.

Adapun barang bukti yang diamankan, antara lain sebanyak 67 unit kendaraan bermotor dan roda empat atau lebih, serta sebanyak 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.

Ia menjelaskan modus yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut antara lain membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan dengan memperbesar kapasitas penampungan, serta menggunakan "QR code"atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang.

Selain itu, kata dia, ditemukan pula penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali, termasuk mengoplos BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan.

"Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat," katanya.

Sementara selama periode yang sama, Polda Jawa Tengah juga mencatat pengungkapan sebanyak enam kasus penyalahgunaan elpiji (LPG) bersubsidi di berbagai wilayah.

Kapolda menyebut sebanyak 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai pengungkapan kasus elpiji itu.

Adapun modus yang dilakukan, menurut dia, yakni memindahkan isi tabung LPG bersubsidi ke tabung lain berukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg, sebelum akhirnya dijual kembali.

Atas perbuatannya, kata dia, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Kapolda menambahkan penindakan terhadap penyelewengan komoditas minyak dan gas (migas) bersubsidi tersebut tidak hanya berhenti pada pelaku yang melakukan aktivitas ilegal tersebut.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang menerima manfaat dari komoditas bersubsidi yang disimpangkan itu juga akan dijerat secara hukum. (ant)