PKC PMII Sulteng Kawal Isu Keadilan Fiskal - Tuntut Kurang Bayar DBH

PMII merumuskan lima agenda utama sebagai arah perjuangan dan advokasi keadilan fiskal secara nasional.

Nov 19, 2026 - 21:53
PKC PMII Sulteng Kawal Isu Keadilan Fiskal - Tuntut Kurang Bayar DBH
Foto bersama Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PMII yang berlangsung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 17–18 November 2026. FOTO: IST

BANDUNG, METROSULAWESI.NET - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Tengah berhasil mendorong isu keadilan fiskal masuk dalam delapan isu strategis nasional PMII. Isu tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PMII yang berlangsung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 17–18 November 2026.

Rakornas yang mengusung tema “Visi Negara Kesejahteraan Ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045” itu menjadi momentum konsolidasi Pengurus Besar (PB) PMII bersama PKC PMII se-Indonesia untuk merumuskan sikap dan arah gerakan organisasi terhadap berbagai persoalan nasional.

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah ketimpangan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Ketua PKC PMII Sulawesi Tengah, Moh Fhadel, mengatakan masuknya keadilan fiskal dalam agenda strategis nasional merupakan langkah penting untuk memperluas perjuangan PMII dalam mengawal pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fhadel, Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam yang cukup besar di Indonesia. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional dinilai harus diimbangi dengan distribusi manfaat yang adil bagi daerah dan masyarakat setempat.

Ia mencontohkan Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang memiliki aktivitas pertambangan serta industri hilirisasi berskala besar.

Menurutnya, besarnya aktivitas eksploitasi dan pengolahan sumber daya alam di wilayah tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kualitas pelayanan dasar.

“Isu keadilan fiskal yang selama ini kami dorong dari Sulawesi Tengah akhirnya menjadi salah satu isu strategis nasional PMII. Ini merupakan langkah penting, tetapi perjuangan sesungguhnya justru dimulai setelah Rakornas. Kami tidak ingin isu ini hanya menjadi pembahasan dan rekomendasi di atas kertas. PB PMII dan PKC PMII se-Indonesia harus menjadikannya sebagai gerakan advokasi nasional yang terorganisasi dan berkelanjutan,” tegas Moh Fhadel.

Ia menambahkan, daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam harus mendapatkan distribusi manfaat yang berkeadilan.

Jangan sampai daerah hanya menjadi tempat eksploitasi kekayaan alam, sementara masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, persoalan lingkungan, ketimpangan pembangunan, dan belum optimalnya pelayanan dasar.

Lima Agenda Gerakan Keadilan Fiskal Nasional

Dalam pembahasan isu strategis tersebut, PMII merumuskan lima agenda utama sebagai arah perjuangan dan advokasi keadilan fiskal secara nasional.

Pertama, rekonsiliasi nasional Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) . PMII mendorong Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah untuk membuka data produksi yang telah terverifikasi, kewajiban dan realisasi iuran tetap serta royalti, dasar penetapan daerah penghasil, formula penghitungan, pagu, realisasi, kurang atau lebih salur, hingga jadwal penyaluran DBH.

Kedua, formula DBH berbasis kontribusi dan dampak. PMII mendorong kajian terhadap indikator objektif dalam pembagian DBH yang tidak hanya mempertimbangkan status administratif sebagai daerah penghasil, tetapi juga wilayah yang menerima dampak aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Indikator tersebut meliputi tekanan infrastruktur, daerah aliran sungai (DAS), kawasan pesisir, kualitas lingkungan, risiko bencana, pelayanan dasar, serta intensitas pengolahan sumber daya alam.

Ketiga, penguatan bagian daerah melalui kajian fiskal. Agenda ini diarahkan pada simulasi nasional terhadap opsi penguatan porsi penerimaan daerah melalui ruang kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Keempat, skema pendanaan pemulihan wilayah ekstraktif. PMII mendorong kajian pembentukan instrumen pendanaan untuk memulihkan wilayah yang terdampak aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Skema tersebut diharapkan melengkapi, bukan menggantikan, kewajiban perusahaan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Kelima, menagih komitmen 70 persen hasil kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. PMII mendorong pemerintah menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai alokasi 70 persen hasil kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat ke dalam kebijakan fiskal yang terukur, transparan, dan dapat dievaluasi publik.

PB PMII dan PKC Se-Indonesia Konsolidasikan Advokasi Pelunasan Kurang Bayar DBH

Sebagai tindak lanjut konkret dari masuknya keadilan fiskal dalam agenda strategis nasional, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia sepakat mendorong konsolidasi gerakan advokasi nasional untuk menuntut penyelesaian persoalan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah yang memiliki hak atas penerimaan tersebut, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah.

PKC PMII Sulawesi Tengah menilai persoalan kurang bayar DBH merupakan salah satu gambaran nyata ketimpangan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Keterlambatan realisasi hak fiskal daerah dinilai dapat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, PB PMII dan seluruh PKC PMII se-Indonesia didorong mengambil peran bersama melalui konsolidasi organisasi, penguatan kajian, advokasi kebijakan, serta gerakan nasional yang diarahkan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.

Langkah tersebut bertujuan mendorong rekonsiliasi kewajiban sekaligus merealisasikan pelunasan kurang bayar DBH kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“PB PMII dan PKC PMII se-Indonesia harus memastikan bahwa kesepakatan dalam Rakornas ini ditindaklanjuti dengan kerja-kerja nyata. Kita perlu mengonsolidasikan kekuatan organisasi secara nasional untuk mengawal keadilan fiskal, termasuk mendesak pemerintah segera merealisasikan pelunasan kurang bayar DBH kepada daerah, khususnya Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian dari perjuangan PMII dalam memastikan keadilan hubungan keuangan antara pusat dan daerah,” ujar Moh Fhadel.

Menurutnya, gerakan keadilan fiskal harus menjadi agenda bersama seluruh kader PMII di Indonesia. Sebab, persoalan yang dihadapi Sulawesi Tengah juga memiliki relevansi dengan persoalan daerah penghasil sumber daya alam lainnya.

Oleh karena itu, solidaritas dan konsolidasi nasional diperlukan agar perjuangan tersebut memiliki kekuatan advokasi yang lebih luas dalam mendorong perubahan kebijakan.

Dengan masuknya keadilan fiskal sebagai salah satu isu strategis nasional, Rakornas PMII di Kabupaten Bandung diharapkan menjadi titik awal penguatan gerakan advokasi nasional, bukan sekadar forum konsolidasi dan perumusan rekomendasi.

PMII diharapkan hadir sebagai kekuatan intelektual, sosial, dan gerakan mahasiswa yang mampu mengawal kebijakan publik serta memperjuangkan tata kelola kekayaan negara yang berkeadilan.

“Keadilan fiskal bukan sekadar persoalan pembagian anggaran, melainkan tentang bagaimana negara menghargai kontribusi setiap daerah dan memastikan kekayaan alam benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya. (*)

Apa Reaksimu?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow