Realisasi APBN di Poso Capai Rp3,38 Triliun

POSO, METROSULAWESI.NET - Kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Poso hingga 29 September 2026 menunjukkan tren yang positif. 

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3,38 triliun atau 75 persen dari pagu APBN sebesar Rp4,53 triliun. 

Capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 65 persen, menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan anggaran negara dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Dari total realisasi Belanja Negara tersebut, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp638,18 miliar atau 69 persen dari pagu. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp495,71 miliar, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 28,8 persen (year-on-year/yoy).

Demikian penegasan Kepala KPPN Poso Yosi Rizal Adyanto, kepada sejumlah awak media, Selasa (29/9).

Peningkatan tersebut kata Yosi didorong oleh kinerja Belanja Pegawai yang mencapai Rp421,11 miliar atau 74 persen dari pagu, serta Belanja Modal yang mencapai Rp53,87 miliar atau 63 persen dari pagu. 

"Belanja Modal mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 155,4 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp21,10 miliar.Akselerasi Belanja Modal ini mencerminkan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan aset dan infrastruktur pemerintah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi," ungkapnya.

Sementara itu, realisasi Belanja Barang mencapai Rp163,20 miliar atau 62 persen dari pagu. Belanja ini berperan penting dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelaksanaan berbagai program layanan kepada masyarakat.

Di sisi Transfer ke Daerah (TKD), realisasi penyaluran mencapai Rp2,74 triliun atau 76 persen dari pagu sebesar Rp3,61 triliun. 

Kinerja tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 66 persen. 

Peningkatan penyaluran TKD menunjukkan pemerintah Daerah semakin cepat dalam merealisasikan program pemerintah yang didanai melalui TKD.

Lanjut dikatakannya, komponen TKD terbesar masih berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah tersalur sebesar Rp1,62 triliun atau 74 persen dari pagu. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp550,60 miliar atau 82 persen dari pagu, sedangkan Dana Desa telah tersalur sebesar Rp151,57 miliar atau mencapai 98 persen dari pagu. 

Tingginya penyaluran Dana Desa menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.

"Hingga akhir September 2026, kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Poso menunjukkan perkembangan yang positif.

Peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah mencerminkan semakin kuatnya peran APBN dalam mendukung pelayanan publik dan, pembangunan di daerah. KPPN Poso juga mendorong Satker agar mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pada sisa tahun 2026 dengan segera mengajukan tagihan atas pekerjaan yang sudah selesai. 

"Langkah ini penting untuk menghindari penumpukan tagihan pada akhirtahun, menjaga kualitas belanja, serta memastikan pelaksanaan APBN berjalan tertib, lancar, dan akuntabel," tutup Yosi.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim