Kader PKK Diminta Peka Persoalan Warga, Mulai dari Rumah Tidak Layak Huni hingga Sanitasi

Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Sulawesi Tengah didorong untuk lebih peka mendeteksi persoalan dasar di tengah masyarakat, seperti kondisi rumah tidak layak huni, keterbatasan akses air bersih, dan buruknya sanitasi. Temuan di lapangan tersebut diharapkan segera dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar mendapat penanganan nyata.

Nov 21, 2026 - 08:30
Nov 20, 2026 - 22:26
Kader PKK Diminta Peka Persoalan Warga, Mulai dari Rumah Tidak Layak Huni hingga Sanitasi
Ketua TP-PKK Kota Palu, Hj. Diah Puspita Rapat Konsultasi TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Palu, Kamis (19/11/2026). (Foto: Diskominfo Kota Palu)

PALU, METROSULAWESI.NET - Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Sulawesi Tengah didorong untuk lebih peka mendeteksi persoalan dasar di tengah masyarakat, seperti kondisi rumah tidak layak huni, keterbatasan akses air bersih, dan buruknya sanitasi. Temuan di lapangan tersebut diharapkan segera dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar mendapat penanganan nyata.

Arahan strategis itu mengemuka dalam Rapat Konsultasi TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Palu, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, ini turut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kota Palu, Hj. Diah Puspita.

Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, menegaskan bahwa kader PKK di tingkat bawah harus menjadi ujung tombak dalam memetakan masalah warga sekaligus mengawal penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu, ia meminta kader memperkuat pembinaan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera," ujar Sry Nirwanti.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan program di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Menurutnya, pergantian kepengurusan di tingkat akar rumput tidak boleh menghambat jalannya 10 Program Pokok PKK yang telah dirancang. Ia juga mengingatkan kader untuk menjaga kedisiplinan serta etika berorganisasi sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat.

Sementara itu, kehadiran Ketua TP-PKK Kota Palu, Hj. Diah Puspita, menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Palu untuk menyelaraskan program pemberdayaan keluarga dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat konsultasi yang juga dihadiri Kepala Bappeda Sulteng dan para Ketua TP-PKK kabupaten/kota se-Sulteng ini mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 BERANI dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045”. Melalui sinergi lintas tingkatan ini, gerakan PKK diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan keluarga di daerah. (*)

Apa Reaksimu?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow