Pemkot Musnahkan 8.962 Berkas Arsip dari Delapan OPD
Pemerintah Kota (Pemkot) Palu memusnahkan sebanyak 8.962 berkas arsip yang telah habis masa retensinya dari delapan organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban ruang penyimpanan, mengefisienkan anggaran, sekaligus memastikan informasi di dalam dokumen lama tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu memusnahkan sebanyak 8.962 berkas arsip yang telah habis masa retensinya dari delapan organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban ruang penyimpanan, mengefisienkan anggaran, sekaligus memastikan informasi di dalam dokumen lama tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pemusnahan arsip yang digelar oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu tersebut dibuka secara simbolis oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu, Eka Komalasari, mewakili Wali Kota Palu di Gedung Perpustakaan Kota Palu, Kamis (19/11/2026).
Eka Komalasari menjelaskan bahwa penumpukan arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna justru menyulitkan pencarian dokumen penting yang masih aktif. Menurutnya, penyusutan dokumen ini merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
"Pemusnahan arsip harus berpedoman pada tiga prinsip utama, yakni tertib hukum, tertib fisik, dan tertib aset. Tertib fisik memastikan arsip dimusnahkan secara total agar informasi di dalamnya tidak disalahgunakan," tegas Eka.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak lagi memandang pengelolaan arsip sebagai beban administratif, melainkan sebagai bukti akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
"Dengan pengelolaan arsip yang baik, kita sedang menyelamatkan sejarah Kota Palu sekaligus mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada masyarakat dan generasi mendatang," ujarnya.
Adapun total 8.962 berkas arsip yang dimusnahkan berasal dari delapan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palu, dengan rincian sebagai berikut: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol): 3.098 berkas; Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD): 3.021 berkas; Kecamatan Palu Barat: 960 berkas; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil): 714 berkas; Bagian Hukum Setda Kota Palu: 579 berkas; Kecamatan Mantikulore: 252 berkas; Dinas Pariwisata: 235 berkas; RSUD Anutapura Kota Palu: 103 berkas
Melalui penyusutan arsip secara berkala ini, Pemkot Palu menargetkan administrasi di setiap perangkat daerah berjalan lebih efektif, tertib, dan aman. (*)
Apa Reaksimu?

