Pemkot Palu Targetkan Revisi RDTR Rampung Akhir November 2026

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat rampung pada akhir November 2026. Percepatan regulasi tata ruang ini dilakukan untuk menjawab persoalan lahan yang kerap dikeluhkan pelaku usaha properti sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para investor di Kota Palu.

Nov 21, 2026 - 07:30
Nov 20, 2026 - 22:25
Pemkot Palu Targetkan Revisi RDTR Rampung Akhir November 2026
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, saat menghadiri Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Kelembagaan yang dirangkaikan dengan Rapat Pengurus Lengkap (RPL) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Palu di Palu, Kamis (19/11/2026). (Foto: Diskominfo Kota Palu)

PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat rampung pada akhir November 2026. Percepatan regulasi tata ruang ini dilakukan untuk menjawab persoalan lahan yang kerap dikeluhkan pelaku usaha properti sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para investor di Kota Palu.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, saat menghadiri Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Kelembagaan yang dirangkaikan dengan Rapat Pengurus Lengkap (RPL) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Palu di Palu, Kamis (19/11/2026).

Imelda menegaskan bahwa pesatnya pembangunan infrastruktur dan perhotelan di Kota Palu harus diimbangi dengan kemudahan birokrasi. Ia memperingatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mempersulit masuknya modal ke daerah.

"Pembangunan Kota Palu saat ini terus berkembang. Pembangunan hotel juga terus berjalan. Olehnya, saya tekankan kepada dinas terkait agar jangan sampai investasi justru kita hambat," tegas Imelda.

Selain isu tata ruang, Wakil Wali Kota juga menantang KADIN untuk mengambil peran nyata dalam memutus mata rantai tengkulak yang selama ini menekan harga komoditas dan merugikan petani lokal.

Dalam kesempatan itu, Imelda memaparkan tren penurunan angka kemiskinan di Kota Palu yang terus membaik sejak 2021 dan menempatkan ibu kota provinsi ini pada peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, persentase kemiskinan turun dari 7,17 persen (2021), 6,63 persen (2022), 6,56 persen (2023), 5,94 persen (2024), 5,26 persen (2025), hingga menyentuh 4,75 persen pada 2026.

Menurut Imelda, capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi dunia usaha dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Ia pun mendorong kolaborasi antara KADIN Kota Palu dan KADIN Provinsi Sulawesi Tengah—yang dipimpin Gufron Ahmad—untuk memperjuangkan Kota Palu sebagai tuan rumah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN. Terlebih, Palu diproyeksikan menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional pada 2027 yang berpotensi mendongkrak sektor perhotelan, perdagangan, dan jasa.

Di balik pertumbuhan ekonomi yang positif, Imelda mengingatkan bahwa Kota Palu masih memiliki pekerjaan rumah besar di sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia mengajak dunia usaha ikut mengedukasi masyarakat agar memprioritaskan pendidikan anak.

"Kita masih punya banyak pekerjaan rumah. Bagaimana kita mau membangun kota ini kalau SDM kita tidak bersekolah? Kita harus mendorong para orang tua agar menyekolahkan anak-anaknya. Mari kita bergerak bersama supaya ke depan kita memiliki SDM yang unggul," ungkapnya.

Menutup arahannya, Imelda—yang turut menyampaikan terima kasih atas penobatan Wali Kota Palu sebagai Bapak UMKM Kota Palu—membuka pintu komunikasi seluas-luasnya bagi para pengusaha untuk melaporkan setiap hambatan usaha agar dapat dicarikan solusi bersama. (*)

Apa Reaksimu?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow