Kanwil DJPb Siapkan Dashboard Fiskal untuk Pemkot Palu

PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Kota Palu bergerak cepat mengoptimalkan penyerapan anggaran sisa tahun 2026 demi memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Langkah strategis ini dibahas intensif dalam audiensi antara Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, Evy Mulyani, di ruang kerja Wakil Wali Kota pada Senin (5/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial untuk mempererat sinergi fiskal antara Pemkot Palu dan Kementerian Keuangan. Selain menjadi ajang silaturahmi perdana Evy Mulyani pasca-dilantik sebagai Kepala Kanwil DJPb Sulteng yang baru, audiensi ini berfokus pada percepatan berbagai program pembangunan prioritas daerah di penghujung tahun anggaran.

Evy Mulyani mengapresiasi kemitraan solid yang telah terjalin antara Kanwil DJPb Sulteng dan Pemkot Palu. Kendati demikian, ia mengingatkan adanya beberapa agenda penting yang harus dipacu agar kemanfaatannya segera dirasakan publik.

"Hubungan kerja dan sinergi kita sudah berjalan sangat baik. Namun, menjelang akhir tahun, ada beberapa prioritas yang perlu kita akselerasi bersama. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh instrumen program memberikan dampak dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palu," ujar Evy.

Kanwil DJPb Sulteng berkomitmen penuh mendukung kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dukungan ini tidak hanya mencakup tata kelola keuangan negara, melainkan juga pendampingan program serta komunikasi yang lebih intensif.

Salah satu terobosan penting yang disiapkan oleh Kanwil DJPb Sulteng dalam pertemuan ini adalah rencana penyediaan dashboard fiskal. Sistem ini dirancang untuk berfungsi sebagai early warning system (sistem peringatan dini) bagi jajaran pengambil kebijakan di Pemkot Palu. Melalui platform data terintegrasi tersebut, pemerintah daerah dapat memantau progres realisasi dan mendeteksi kendala anggaran secara real-time.

"Dari sisi fiskal, kami ingin menyiapkan dashboard yang menjadi early warning system. Ini penting untuk memastikan, baik anggaran APBN maupun APBD yang mengalir ke Kota Palu, benar-benar produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat," kata Evy menjelaskan.

Mengingat waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang kian krusial, Evy mengingatkan bahwa efisiensi waktu menjadi kunci keberhasilan penyerapan.

“Kita kini berada di penghujung tahun 2026 dan hanya memiliki waktu efektif sekitar tiga bulan. Di sisa waktu yang terbatas ini, seluruh program yang telah disepakati harus didorong maksimal melalui kerja sama yang kuat demi memberikan yang terbaik bagi Kota Palu,” pungkasnya.

Melalui penguatan kolaborasi ini, efektivitas pelaksanaan anggaran di Kota Palu diharapkan semakin presisi, tepat sasaran, dan mampu menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat lokal hingga akhir tahun anggaran. (din/*)