Sengkarut Program MBG di Donggala, Dari Penangguhan Dapur hingga Aliran Modal Anggota Dewan
Sorotan tajam kembali mengarah pada tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Donggala. Setelah sempat didera polemik internal, operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas—yang difasilitasi oleh Anggota DPRD Donggala, Irianti Arnold—kini dikabarkan berhenti beroperasi sementara.
DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Sorotan tajam kembali mengarah pada tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Donggala. Setelah sempat didera polemik internal, operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas—yang difasilitasi oleh Anggota DPRD Donggala, Irianti Arnold—kini dikabarkan berhenti beroperasi sementara.
Kabar penutupan ini memicu spekulasi, mengingat dapur MBG Sioyong sebelumnya sempat mencuat ke publik akibat ketegangan internal antara Irianti dengan Ketua Yayasan Bakti Bahagia Semesta sekaligus Anggota DPD RI, Mugira Ridwan, terkait isu pengelolaan administrasi.
Saat dikonfirmasi, Irianti Arnold membantah jika penghentian aktivitas dapurnya disebabkan oleh perseteruan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dapur miliknya saat ini sedang dalam masa perbaikan teknis pasca-penangguhan oleh otoritas terkait.
“Bulan Agustus lalu sebenarnya sudah ada surat pencabutan suspend (penangguhan). Namun, saat ini kami masih melakukan renovasi fisik dapur agar sesuai dengan layout standar yang ditentukan,” ujar Irianti melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, politisi Nasdem tersebut memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban saat ditanya lebih lanjut mengenai hubungannya dengan Mugira Ridwan hingga berita ini diturunkan.
Fenomena keterlibatan legislator dalam ekosistem bisnis program prioritas nasional ini rupanya tidak hanya melilit Irianti. Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah anggota DPRD Donggala lainnya diduga kuat ikut menanamkan modal guna menangkap peluang ekonomi dari proyek MBG ini.
Salah satu nama yang ikut terseret adalah Arman, Anggota DPRD Donggala dari Fraksi Demokrat. Saat dikonfirmasi pada Senin (5/10/2026), Arman membantah dengan tegas bahwa dirinya mengelola langsung fasilitas dapur program gizi tersebut.
“Saya tidak memiliki Dapur SPPG. Informasi itu keliru. Saya tidak punya dapur komersial, hanya ada dapur rumah tangga,” kata Arman memberikan klarifikasi.
Meski demikian, Arman tidak menampik keterlibatan finansialnya dalam ekosistem program ini. Ia mengakui bertindak sebagai penyokong dana (investor) bagi kerabatnya, bukan sebagai pengelola teknis di lapangan.
“Kalau Ibu Irianti memang benar titik dapurnya berada di Sioyong. Sementara posisi saya hanya membantu keluarga sebagai investor dengan memberikan pinjaman modal senilai Rp150 juta. Titik dapurnya sendiri berada di Kota Palu. Selain saya, ada juga Burhanuddin yang masuk sebagai investor dengan porsi modal 30 persen, dan beliau juga bukan pengelola langsung,” ungkap Arman merinci.
Keterlibatan para wakil rakyat dalam program MBG di Donggala ini diprediksi akan terus memicu perdebatan publik terkait batasan etis, potensi konflik kepentingan (conflict of interest), serta kepatuhan terhadap tata tertib kedewanan selaku fungsi pengawasan kebijakan.
Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?
