Krisis Iklim Sulteng, Anak Masyarakat Adat Menanggung Dampak Berlapis

Palu, Metrosulawesi.net – Perubahan iklim mulai memberi dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat di Sulawesi Tengah. Kekeringan berkepanjangan, kenaikan suhu, krisis air bersih, hingga ancaman gagal panen tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak dasar anak-anak masyarakat adat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu sorotan dalam talkshow online interaktif bertajuk “Ngata Nate Tambai Kapanena: Tanah Sulawesi Tengah yang Semakin Panas”, yang digelar Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bersama BMKG-SPAG Lore-Bariri dan sejumlah organisasi serta komunitas di Sulawesi Tengah, 6 Oktober 2026.

Frasa “Ngata Nate Tambai Kapanena” merupakan bahasa Kaili yang dimaknai sebagai tanah Sulawesi Tengah yang semakin panas.

Diskusi tersebut mempertemukan perspektif sains iklim dengan kondisi masyarakat di lapangan, khususnya mengenai dampak perubahan iklim terhadap anak-anak dan kelompok rentan di wilayah masyarakat adat.

Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri BMKG, Asep Firman Ilahi, mengatakan Sulawesi Tengah memiliki kompleksitas zona musim yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat pembacaan anomali cuaca dan fenomena iklim global seperti El Niño menjadi semakin kompleks.

Berdasarkan data pemantauan yang dipaparkan dalam diskusi, tren kenaikan suhu rata-rata di Sulawesi Tengah berada pada kisaran 0,045 hingga 0,05 derajat Celsius per tahun.

Di sejumlah wilayah, termasuk Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Lembah Palu, hari tanpa hujan (HTH) juga dapat berlangsung hingga lebih dari dua bulan.

Kondisi tersebut berdampak terhadap ketersediaan air. Debit sejumlah sungai dilaporkan mengalami penurunan, sementara kondisi permukaan tanah yang semakin kering meningkatkan kemudahan terbakar dan potensi munculnya titik panas di sekitar kawasan hutan.

“Perubahan iklim tidak bisa kita hentikan secara instan. Kuncinya adalah adaptasi dan bagaimana kita menyelamatkan benteng terakhir peradaban, yaitu kawasan hutan,” tegas Asep.

Anak Masyarakat Adat Menanggung Dampak Berlapis

Fasilitator Anak, Gender, dan Inklusi Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Fatmawati, mengatakan dampak kekeringan paling terasa oleh masyarakat adat di wilayah dampingan CAPPA, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong.

Menurutnya, hutan, sungai dan ladang yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat semakin tertekan akibat perubahan kondisi lingkungan.

Dampak tersebut kemudian merembet pada kehidupan anak-anak.

Krisis air bersih, misalnya, membuat sebagian anak harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air atau menggunakan air sungai yang kondisinya tidak selalu layak. Situasi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk penyakit kulit dan diare.

Krisis lingkungan juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan lokal. Ketika hasil kebun menurun dan sumber pangan semakin terbatas, pemenuhan kebutuhan gizi anak ikut terancam.

Tidak hanya itu, waktu anak untuk belajar dan bermain juga dapat berkurang karena mereka harus membantu keluarga mencari air bersih atau mengurus kebun yang terdampak kekeringan.

Pada saat yang sama, beban perempuan adat juga meningkat karena persoalan air, pangan, dan perawatan keluarga menambah pekerjaan domestik dan pengasuhan.

Anak Harus Jadi Bagian dari Solusi

Melalui Program Sehat Alam Sehat Anak (SASA), Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi terus mendorong penguatan ketahanan masyarakat dan perlindungan anak di tengah perubahan kondisi lingkungan.

Fatmawati menekankan, anak-anak tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai korban ketika terjadi bencana maupun krisis iklim.

Sebaliknya, anak perlu dilibatkan sebagai bagian dari solusi melalui ruang yang aman untuk belajar, berekspresi dan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan.

“Jangan memandang anak-anak hanya sebagai korban bencana. Jika diberi ruang, anak-anak masyarakat adat adalah subjek aktif dari solusi dalam merawat masa depan bumi kita,” kata Fatmawati.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif berbasis komunitas, seperti kebun sekolah, pemanfaatan kearifan tradisional, serta penyediaan ruang partisipasi bagi anak.

Diskusi tersebut juga mendorong pemerintah, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat luas memperkuat kolaborasi dalam menghadapi krisis iklim sekaligus memastikan perlindungan hak anak dan masyarakat adat. (*/ap)