Muhammadiyah Luncurkan Dua Buku Kajian Kritis
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) membongkar berbagai persoalan krusial bangsa, mulai dari dampak sosial-ekologis industri pertambangan di Kabupaten Morowali hingga konflik serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Poso.
PALU, METROSULAWESI.NET - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) membongkar berbagai persoalan krusial bangsa, mulai dari dampak sosial-ekologis industri pertambangan di Kabupaten Morowali hingga konflik serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Poso.
Hal tersebut mengemuka dalam acara peluncuran dan bedah dua buku yang digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini sebagai bagian dari semarak menjelang pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah.
Dua karya yang diluncurkan tersebut masing-masing berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Kritis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa penerbitan kedua buku ini merupakan kontribusi nyata Muhammadiyah bagi bangsa dan kemanusiaan.
Menurutnya, Muhammadiyah tidak boleh bersikap diam ataupun netral ketika berhadapan dengan persoalan yang merusak martabat manusia dan kelestarian alam.
“Tentunya sebagai orang yang beriman, iman itu harus membumi dan hadir dalam kehidupan nyata. Dua buku ini menggambarkan adanya proses yang merobek dan merusak kemanusiaan,” tegas Busyro dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, penyusunan buku Tambang dan Sisi Gelap berangkat dari keprihatinan atas pesatnya industri nikel di Morowali yang tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu krisis sosial dan kesehatan masyarakat.
Kajian tersebut disusun melalui riset lapangan dengan melibatkan jaringan 167 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah beserta berbagai pusat studi di seluruh Indonesia.
“Latar belakangnya adalah fakta dan data valid primer yang didukung data valid sekunder hingga tersier, agar memenuhi kaidah-kaidah penelitian akademis,” ujar Busyro sembari mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan dan keadaban, diwujudkan dalam kebijakan negara.
Sementara itu, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, menuturkan bahwa peluncuran dan bedah buku ini merupakan bagian dari proses pengkajian berkelanjutan Muhammadiyah terhadap realitas sosial di masyarakat.
“Saya berharap melalui diskusi dan bedah buku ini kita dapat memperoleh pandangan komprehensif serta membaca lebih dalam karya-karya tersebut,” ungkap Trisno.
Dalam buku mengenai industri ekstraktif di Morowali, Muhammadiyah tidak sekadar menyoroti manfaat ekonomi pertambangan, melainkan turut merumuskan 21 poin rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.
Beberapa poin krusial yang disoroti meliputi keadilan fiskal dalam pembagian anggaran dan pajak tambang antara pusat dan daerah penghasil, serta kewajiban penerapan Social Impact Assessment (SIA) atau Penilaian Dampak Sosial sebelum izin operasional industri diterbitkan.
Di sektor pengawasan dan kesehatan, Muhammadiyah mendesak Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan kepolisian untuk memperketat pengawasan jam kerja malam, praktik prostitusi berkedok panti pijat atau spa, serta peredaran narkoba dan minuman keras di kawasan lingkar tambang.
Pemerintah daerah juga didorong segera menetapkan status darurat HIV/AIDS dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Morowali, disertai penguatan kinerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
Selain itu, Muhammadiyah merekomendasikan integrasi materi muatan lokal mengenai dampak pertambangan ke dalam kurikulum pelajar di Morowali, serta mendorong keterlibatan perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di bidang kesehatan dan hukum.
Melalui peluncuran kedua buku ini, Muhammadiyah berharap temuan riset tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi akademis semata, melainkan menjadi pijakan evaluasi dan pengambilan kebijakan agar tata kelola sumber daya alam serta penyelesaian persoalan HAM berjalan lebih adil, manusiawi, dan berkesinambungan.
Pewarta: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?
