Wali Kota Buka Evaluasi SKK Tahap II

PALU, METROSULAWESI.NET - Walikota Palu diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti membuka kegiatan Evaluasi Sekolah Khusus Keluarga (SKK) Tahap II, Kamis 30 Juli 2026.

Rapat yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu itu dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor Walikota Palu.  

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas DP3A Kota Palu, Royke Abraham, pejabat Bappeda Kota Palu, para lurah, serta para fasilitator dari Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Palupi, Kelurahan Nunu, dan Kelurahan Birobuli Utara.  

Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi pelaksanaan SKK Tahap II yang telah berjalan di empat kelurahan sasaran. SKK merupakan program penguatan kapasitas keluarga melalui pembelajaran kelompok untuk mencegah kekerasan, perkawinan anak, stunting, serta meningkatkan ketahanan keluarga.  

Dalam sambutannya, Sekda Kota Palu Irmayanti menyampaikan apresiasi kepada DP3A dan seluruh fasilitator yang telah mendampingi keluarga di tingkat kelurahan. 

Ia menekankan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.  

"Kegiatan evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana materi dan pendampingan SKK sudah dipahami dan diterapkan oleh keluarga. Kita ingin memastikan program ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar memberi dampak pada pola asuh, komunikasi, dan kesejahteraan keluarga," ujarnya.  

Irmayanti juga mengajak para lurah dan fasilitator untuk terus bersinergi dengan Bappeda dalam mengintegrasikan hasil evaluasi SKK ke dalam perencanaan pembangunan di kelurahan.  

Harapannya, lanjut Irmayanti, melalui evaluasi ini dapat teridentifikasi tantangan, keberhasilan, serta rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan SKK Tahap II nantinya berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak keluarga.  

"Dengan keluarga yang kuat, kita bisa menekan angka kekerasan, menurunkan stunting, dan mewujudkan Kota Palu yang lebih tangguh. Saya berharap para peserta dapat menjadikan evaluasi ini sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pendampingan di masyarakat," harapnya.  

Kadis DP3A Kota Palu, Royke Abraham dalam laporannya menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi tolok ukur keberhasilan fasilitasi dan komitmen pemerintah kelurahan dalam mendukung program prioritas nasional maupun daerah terkait perlindungan perempuan dan anak.  

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut oleh para lurah dan fasilitator dari keempat kelurahan. (*)