Tantangan Program Berani di Tengah Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Sulteng

Pada Triwulan II 2026, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sulteng mencapai 5,02 persen menurun dari triwulan I 2026 yang mencapai 8,32 persen. Kinerja ini lebih rendah dari LPE nasional triwulan yang sama mencapai 5,29 persen. Hal ini berarti untuk pertama kalinya LPE Sulteng berada di bawah capaian LPE nasional. LPE Sulteng menurun drastis. Makna apa terkandung atas indikator ini?

Tingkat Kemiskinan Sulteng pada pada September 2025 mencapai 10,52 persen lalu 10,46 persen pada Maret 2026. Ini berarti penurunan kemiskinan evolutif, sedangkan penurunan LPE bersifat revolutif. Indeks Kedalaman Miskin (P1) Tahun 2025 menurun dari 2,21 poin pada Maret 2025 menjadi 1,38 poin periode September 2025. Hal ini berindikasi bahwa baik individu maupun rumah tangga miskin yang berada di bawah garis kemiskinan semakin berkurang. Ini signal positif bagi daerah. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,41 poin pada Maret 2025 menjadi 0,28 poin pada September 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan baik antar sesama individu miskin maupun sesama rumah tangga miskin semakin menyempit. Ini juga menjadi signal baik pula. Namun, kedua indikator ini dapat menjadi signal negatif yakni melemahnya daya beli Masyarakat. Masyarakat saat ini berusaha menambal hidupnya dari tabungan berjaga-jaga yang sudah terkuras menjadi hutang gali lubang tutup lubang.    

Artikel ini didasarkan atas analisis Rolf Aaberg, ekonom Norwegia fokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui tiga konsep. Konsep pertama adalah Pertumbuhan dan Kesetaraan Kesempatan. Aaberg menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinilai dari hasil akhir pencapaian seperti total Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang membuka akses yang sama bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial ikut serta dan menikmati hasil Pembangunan ekonomi.

Konsep kedua adalah kurva insidensi Pertumbuhan Kesempatan yang bertujuan mengukur distribusi pertumbuhan ekonomi. Konsep ini mengevaluasi dinamika pendapatan dari kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah dapat menilai apakah pertumbuhan ekonomi ini memperlebar atau mempersempit ketimpangan Masyarakat.

Konsep ketiga, Pertumbuhan Pendapatan Berbasis Penyesuaian Ketimpangan. Laju pertumbuhan ekonomi riil harus disesuaikan dengan tingkat ketimpangan yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara agregat dinilai kurang bermakna jika hanya dinikmati oleh kelompok kaya. Kesejahteraan sosial yang dihasil dari pertumbuhan ekonomi harus dihitung dengan formula yang mengkompensasi faktor ketimpangan dan mobilitas pendapatan masyarakat.

Pada sisi produksi, ekonomi Sulteng didukung oleh 41 persen Sektor Industri Pengolahan, 21 persen Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta 15 persen Sektor Pertanian. Pada sisi permintaan, 94 persen ekonomi Sulteng digerakkan oleh Belanja Pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Kebijakan pengurangan 50 persen Perjalanan Dinas, efisiensi dana transfer, kebijakan resentralisasi, serta Tindakan kurang salur yang dimulai melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 jelas sekali mengurangi perputaran ekonomi daerah Sulteng yang berdampak pada turunnya LPE. Hal ini mengerem kecepatan perputaran uang di daerah yang selanjutnya mengerem LPE alamiah dan memperkecil dampak serambang kegiatan ekonomi, utamanya mengerem kenaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengerem penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), mengganggu peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IPM Sulteng mencapai 72,82 poin berada pada kategori tinggi. Namun, capaian ini semu karena ditunjang oleh dimensi ekonomi yakni Pengeluaran Perkapita Disesuaikan mencapai Rp10,934,- juta per tahun, yang berhulu pada tingginya Pendapatan Perkapita daerah pertambangan, tetapi penduduk Sulteng bukanlah pemilik pendapatan perkapita tersebut. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 9,10 tahun pada 2025. Hal ini berarti pendidikan rata-rata penduduk Sulteng mencapai kelas III dan tamat SMP. Usia Harapan Hidup Sulteng mencapai mencapai 71,10 tahun pada 2025.

Di Tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah Sulteng tetap berinvestasi Sumberdaya Manusia melalui dimensi pendidikan dan dimensi kesehatan yang bersifat jangka panjang. Ada time lag atau grace period. Pemerintah Provinsi Sulteng menginvestasikan APBD pada program unggulan Berani Cerdas & Berani Sehat mulai 2025 akan dinikmati hasilnya pada 25 tahun ke depan. Berperan setara pemkab/kota fokus pd TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, pemprov pd SMA/SMK, Perguruan Tinggi, Bantuan Keuangan Provinsi, Beasiswa Bidik Misi, KIP, KIS, LPDP, TJSLP/PPM dapat ringankan beban pendidikan.

Saat ini memang yang populer di Sulteng adalah Berani Cerdas dan Berani Sehat, tanpa menafikkan tujuh Program Prioritas Berani lainnya seperti Berani Sejahtera, Berani Makmur, Berani Tangkap Banyak, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Berkah, Berani Berintegritas. Pada jangka pendek, Mobilisasi dan Pendampingan Wirausaha Baru (WUB) oleh gabungan pendamping dari Perangkat Daerah, Kadin dan ex bankir, Pemerintah Kabupaten, Akademisi adalah bagian dari Berani Sejahtera. Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi Multiyear periode 2026-2028 adalah implementasi Berani Lancar supaya tidak terjadi lagi misalnya, kedelai hitam sebagai bahan baku ketcup dibuang percuma oleh petani asal Dataran Bulan Kecamatan Ampana Tete ke jurang Pegunungan Balingara karena lamanya waktu sampai pada pembeli. Penuntasan secara bertahap 686 desa blankspot termasuk coverage jangkauannya juga merupakan Berani Lancar agar tak terjadi lagi Cabang Dinas Pendidikan telat laporkan hasil Ujian Nasional, atau tak ada lagi asimetris informasi merugikan pedagang cengkeh asal Kepulauan Togian yang merugi saat tiba di Marisa ibukota Kab Bualemo. Mobilisasi pemasangan instalasi listrik berharga Rp3,- juta per RT oleh Dinas ESDM dan pokok pikiran anggota DPRD pada masing-masing dapil masing adalah usaha berkelanjutan agar 35 ribu RT yang belum punya jaringan listrik dapat berkurang merupakan wujud konkrit Berani Menyala.

Saya memperkirakan, ada 3 kabupaten yang kemiskinannya akan berada di bawah 10 persen pada 2027, menyusul Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Ketiganya Adalah Kabupaten Sigi saat ini angka kemiskinannya mencapai 10,47 persen pada 2025 dengan andalannya Adalah sub sektor pangan dan horti. Kabupaten Morowali dan Morut yang mempunyai angka kemiskinan sama yakni 10,38 persen. Saat ini saya berada dalam perjalanan riset dan pendampingan Bersama-sama Organisasi Masyarakat Sipil Nasional dan Lokal, mengadvokasi agar 4300 ha Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumiraya, Kecamatan Bungku Barat di Kabupaten Morowali dan Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Mamosalato menjadi wilayah cadangan pangan yang posisinya saat ini terkalahkan dua kali yakni berubah menjadi perkebunan sawit, lalu sawit terdesak oleh Kawasan Industri dan area pertambangan. Alasannya hampir 2,59 juta hektar lahan Sulteng dari seluas 6,12 juta atau 42 persen tidak mampu lagi sediakan pangan. Saat ini ada 855 ribu hektar dari 6,12 juta atau 13,85 persen lahan Sulteng tak mampu lagi menyediakan air.

Solusi optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan non fiskal tetap berjalan. Efisiensi memaksa daerah mencari sumber-sumber dana Pembangunan tersebut, seraya menuntut pembagian nan adil sumberdaya mineral yang dikuras dari bumi Sulteng.

*) Guru Besar FEB-Untad dan Tim Percepatan Program Prioritas Pembangunan (TP4) Sulteng