Wagub Reny: Setiap Rupiah APBD 2027 Harus Memberi Manfaat bagi Masyarakat

PALU, METROSULAWESI.NET -Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido mengatakan, penyusunan RAPBD 2027 telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menekankan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus memiliki output dan outcome yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wagub dalam rapat paripurna DPRD Sulteng yang membahas tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Senin (5/10/2026).

Wagub Reny mengakui pemerintah daerah menyadari bahwa kemampuan fiskal Sulawesi Tengah masih memiliki keterbatasan. Karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan anggaran.

Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun sumber pendapatan lainnya akan dikelola secara cermat dan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Pada sisi belanja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan pembangunan. Belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penganggaran juga tetap memperhatikan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pencapaian target pembangunan daerah, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berlangsung secara konstruktif, objektif, transparan, serta sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” lanjutnya.

Karena itu, penentuan prioritas anggaran menjadi hal penting agar setiap rupiah APBD dapat digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (ril/*)