Delapan Tahun 28 September: Mendengar Mereka Yang Kerap Terlupakan  dalam Pemulihan Bencana

DELAPAN tahun telah berlalu sejak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi mengguncang Palu, Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Kota telah berubah. Bangunan berdiri kembali, aktivitas ekonomi bergerak, jalan-jalan kembali ramai, dan kehidupan perlahan menemukan ritmenya. Namun, sebuah pertanyaan penting muncul dalam ruang refleksi bersama para penyintas disabilitas: sudah sejauh mana sesungguhnya kita bangkit?

Pertanyaan itu menjadi terasa berbeda ketika pemulihan tidak dibicarakan melalui angka pembangunan, jumlah infrastruktur yang kembali berdiri, atau besarnya bantuan yang telah disalurkan, melainkan melalui pengalaman mereka yang menghadapi bencana dengan kondisi dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan kebanyakan orang.

Dalam dialog yang diinisiasi Sekolah Mobine bersama Sasakawa Peace Foundation, sejumlah penyintas, penyandang disabilitas, pegiat sosial, serta perwakilan pemerintah duduk bersama mengenang kembali pengalaman 28 September 2018. Bukan sekadar untuk membuka ingatan atas sebuah tragedi, tetapi untuk membaca kembali pelajaran yang belum sepenuhnya selesai.

Satu dari beberapa refleksi yang mengemuka adalah kuatnya solidaritas masyarakat saat bencana. Di sejumlah wilayah, termasuk Tondo, warga saling menolong tanpa banyak mempertanyakan latar belakang masing-masing. Bahkan di tengah masyarakat yang sebagian besar merupakan pendatang, rasa kebersamaan tumbuh begitu kuat. Solidaritas semacam itulah yang menjadi salah satu modal terbesar Palu untuk bertahan.
Tetapi kebangkitan tidak berhenti pada solidaritas spontan setelah bencana. Para peserta refleksi mengingatkan bahwa pemulihan harus dapat diukur dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apakah bantuan telah sesuai kebutuhan? Apakah pembangunan pascabencana telah memperhitungkan penyandang disabilitas? Apakah masyarakat yang paling rentan kini memiliki kesiapan yang lebih baik ketika bencana kembali datang?

Pengalaman para penyintas menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut masih relevan hingga hari ini.

Ketika Evakuasi Tidak Mudah bagi Semua

Dalam situasi bencana, perintah yang terdengar sederhana seperti “segera mengungsi” ternyata tidak sederhana bagi setiap orang. Seorang penyintas, Pak Elias, mengingat pengalaman berada di dalam kontainer ketika gempa terjadi. Kisahnya membuka kembali persoalan mendasar dalam mitigasi bencana: tidak semua penyandang disabilitas mengetahui harus ke mana ketika keadaan darurat terjadi. Sebagian bahkan mengalami kebingungan mencari jalur dan tempat evakuasi, sementara rumah dan lingkungan mereka telah rusak.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya menyediakan jalur evakuasi. Informasi mengenai jalur itu harus dapat dipahami, dijangkau, dan digunakan oleh setiap warga, termasuk mereka yang memiliki hambatan mobilitas, penglihatan, pendengaran, intelektual, maupun psikososial.

Karena itu, pertanyaan tentang apa yang benar-benar berguna bagi penyandang disabilitas ketika bencana terjadi harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal, bukan baru dipikirkan setelah keadaan darurat. Inklusi tidak dapat ditempatkan sebagai tambahan dalam kebijakan kebencanaan. Ia harus menjadi bagian dari desain kebijakan itu sendiri.

Dalam diskusi, pentingnya pelatihan mengenai inklusi disabilitas bagi organisasi perangkat daerah juga mendapat perhatian. Perspektif sebelum dan sesudah bencana perlu dipertimbangkan secara bersamaan: bagaimana kelompok rentan mempersiapkan diri sebelum bencana, bagaimana mereka diselamatkan ketika bencana terjadi, dan bagaimana mereka memperoleh kesempatan yang setara dalam proses pemulihan.

Jangan Mengukur Manusia Hanya dari Nilai Ekonomi
Refleksi menarik juga disampaikan mengenai cara melihat korban dan penyintas. Dalam proses pemulihan, manusia tidak seharusnya dinilai semata-mata berdasarkan produktivitas atau nilai ekonominya. Ada nilai kemanusiaan, budaya, hubungan sosial, dan pengetahuan lokal yang harus mendapatkan tempat. Pandangan tersebut menjadi penting karena pembangunan pascabencana sering kali berhadapan dengan kecenderungan mengukur keberhasilan melalui sesuatu yang mudah dihitung: berapa rumah dibangun, berapa kilometer jalan diperbaiki, berapa bantuan diberikan, atau berapa usaha kembali beroperasi.

Padahal, pemulihan jauh lebih luas dari itu. Pemulihan juga berarti mengembalikan rasa aman. Memastikan seseorang tidak kehilangan ruang sosialnya. Memberikan kesempatan bagi keluarga untuk kembali memiliki penghidupan. Memastikan penyandang disabilitas tidak tertinggal dalam distribusi bantuan dan informasi, serta menjaga pengetahuan lokal yang selama ini membantu masyarakat memahami ruang tempat mereka hidup.

Dalam dialog bahkan muncul kembali pemaknaan nama Palu yang dikaitkan dengan Topalue, tanah yang terangkat. Terlepas dari bagaimana sejarah kebahasaan itu ditelusuri lebih lanjut, percakapan tersebut menunjukkan satu hal penting: masyarakat memiliki ingatan tentang bentang alamnya.

Ingatan terhadap nama tempat, sejarah kawasan, kondisi tanah, laut, gunung, dan permukiman dapat menjadi bagian penting dalam literasi kebencanaan.

Karena itulah penanaman kembali pengetahuan tentang toponimi dan literasi kebencanaan, termasuk kepada anak-anak, menjadi salah satu gagasan yang muncul dalam refleksi.

Bangkit, tetapi Siapa yang Bisa Bangkit Lebih Dulu?

Bencana juga memperlihatkan bahwa kemampuan untuk bangkit tidak pernah benar-benar sama. Ada penyintas yang memiliki tabungan, jaringan keluarga, pekerjaan, kendaraan, atau akses terhadap informasi. Ada pula yang kehilangan hampir seluruh sumber kehidupannya dan harus memulai kembali dari titik yang sangat jauh.

Kak Mei dalam refleksinya mengingatkan bahwa pembicaraan tentang kebangkitan ekonomi harus mempertimbangkan perbedaan tersebut. Mereka yang mampu kembali mencari nafkah dengan cepat boleh jadi memiliki sumber daya dan akses yang tidak dimiliki penyintas lainnya.

Karena itu, recovery dan economic recovery perlu dibaca secara lebih hati-hati. Pemulihan fisik sebuah kota belum tentu berarti pemulihan ekonomi seluruh warganya. Bencana 2018 juga memperlihatkan perubahan peran dalam rumah tangga. Dalam sejumlah keluarga, perempuan harus mengambil peran lebih besar sebagai pencari nafkah maupun kepala keluarga setelah kehilangan anggota keluarga atau sumber pendapatan.

Perspektif gender menjadi penting karena dampak bencana terhadap perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, nelayan, dan kelompok rentan lainnya dapat berbeda. Pelatihan kesiapsiagaan bencana karena itu tidak seharusnya menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua.

Data yang Bisa Menyelamatkan Nyawa

Ada satu persoalan lain yang terdengar teknis, tetapi sesungguhnya sangat menentukan ketika bencana terjadi: data. Di mana penyandang disabilitas tinggal? Apa kebutuhan mereka? Siapa yang membutuhkan pendamping saat evakuasi? Di mana titik kumpul yang dapat mereka akses? Bagaimana kebutuhan logistik khusus mereka dihitung?

Pertanyaan tersebut mengemuka dalam refleksi bersama perwakilan Dinas Sosial Provinsi. Pendataan penyandang disabilitas hingga tingkat kelurahan menjadi penting, bukan hanya untuk kepentingan administrasi. Dalam situasi darurat, data dapat menentukan seberapa cepat seseorang ditemukan, dievakuasi, serta memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya.
Demikian pula dengan titik kumpul. Masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan tambahan, perlu mengetahui sejak sebelum bencana lokasi aman yang dapat dituju dan siapa yang dapat membantu mereka.

Perhatian juga perlu diberikan kepada penyandang disabilitas psikososial dan kelompok yang sering luput dalam respons kedaruratan. Kondisi psikologis setelah bencana tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya bisa bertahan jauh lebih lama dibanding kerusakan bangunan.

Catatan forum menekankan perlunya data disabilitas, titik kumpul, pengaturan kebutuhan logistik, serta kolaborasi berbagai pihak dalam memastikan kelompok tersebut tidak terlupakan.

Dari Air Bersih sampai Penghidupan

Bencana tidak berhenti ketika guncangan berakhir. Di lokasi pengungsian, persoalan baru segera muncul: air bersih, sanitasi, kebersihan, makanan, tempat tinggal sementara, keamanan, hingga mata pencaharian.

Persoalan water, sanitation and hygiene atau WASH menjadi salah satu tantangan yang diingat dalam refleksi. Tempat-tempat terbuka seperti kawasan hutan kota pada saat itu menjadi ruang pengungsian sementara bagi masyarakat.
Namun dari ruang darurat itu pula kehidupan mulai tumbuh kembali. Satu cerita sederhana tetapi kuat yang muncul dalam diskusi adalah tentang seseorang yang sudah menjual pisang goreng sehari setelah bencana. Cerita itu memperlihatkan luar biasanya daya lenting masyarakat Palu.

Dalam keadaan yang sangat sulit, sebagian warga berusaha menciptakan kembali aktivitas ekonomi secepat mungkin. Tetapi kisah tersebut juga menyampaikan pesan lain: cepatnya sebagian warga pulih tidak boleh membuat kita beranggapan semua orang memiliki kemampuan pemulihan yang sama.

Bagi sebagian penyintas, satu hari mungkin cukup untuk kembali berjualan. Bagi yang lain, dibutuhkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk membangun kembali kehidupan.

Karena itulah Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang inklusif menjadi ruang yang penting. Pembicaraan mengenai inklusi seharusnya tidak berhenti pada kehadiran kelompok rentan di ruang musyawarah, tetapi memastikan kebutuhan nyata mereka masuk dalam perencanaan dan anggaran, termasuk di dalamnya persoalan livelihood atau penghidupan.

Bagi warga terdampak bencana, nelayan, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan kelompok lainnya, pemulihan penghidupan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pascabencana.

Jangan Hanya Menjadi Objek Cerita

Ada bagian penting lain dari refleksi itu: bagaimana penyintas diberitakan. Selepas bencana 2018, berbagai narasi berkembang di media dan media sosial. Satu di antaranya mengenai penjarahan. Bagi sebagian penyintas, membaca kembali narasi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan.

Hal ini mengingatkan bahwa cara media menggambarkan korban bencana juga merupakan bagian dari persoalan kemanusiaan. Penyintas bukan sekadar objek belas kasihan, objek foto, atau angka dalam laporan. Penyandang disabilitas juga bukan semata-mata kelompok yang harus ditolong.

Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan perspektif yang justru sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem kebencanaan. Karena itu, ungkapan yang paling tepat bukan lagi sekadar merancang program untuk mereka, melainkan merancang kebijakan bersama mereka.

Dari Memperingati Menuju Memperbaiki

Setiap 28 September, Palu dan wilayah sekitarnya kembali mengingat hari ketika kehidupan berubah dalam hitungan menit. Mengenang korban tentu penting. Tetapi barangkali bentuk penghormatan yang lebih jauh adalah memastikan bahwa pengalaman mereka menjadi pengetahuan untuk masa depan.

Delapan tahun kemudian, kita memiliki kesempatan untuk bertanya kembali: apakah sekolah telah memiliki sistem evakuasi yang inklusif? Apakah titik pengungsian dapat diakses penyandang disabilitas? Apakah data kelompok rentan telah tersedia hingga tingkat kelurahan? Apakah informasi bencana tersedia dalam bentuk yang dapat dipahami semua orang? Apakah Musrenbang benar-benar mendengarkan mereka yang sering tidak terdengar?

Catatan refleksi juga menunjukkan bahwa pembangunan inklusif menuntut keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat hanya bergantung pada semangat komunitas penyandang disabilitas. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, akademisi, media, dan kelompok warga perlu mengambil bagian.

Palu memang telah bangkit. Tetapi mungkin tugas kita bukan sekadar mengatakan bahwa kota ini telah pulih. Tugas yang lebih penting adalah memastikan siapa pun dapat bangkit bersama. Sebab sebuah kota tidak benar-benar tangguh hanya karena gedungnya kembali berdiri.

Kota menjadi tangguh ketika orang yang menggunakan kursi roda tahu ke mana harus menyelamatkan diri. Ketika penyandang tuli memperoleh informasi peringatan dini yang dapat dipahami. Ketika seseorang dengan hambatan penglihatan mempunyai jalur evakuasi yang aman. Ketika perempuan, anak, lansia, nelayan, dan warga yang kehilangan penghidupan ikut didengar dalam menentukan arah pemulihan. Dan ketika bencana berikutnya datang—kapan pun itu terjadi—tidak ada lagi warga yang harus bertanya: “Saya harus menyelamatkan diri ke mana?”

Delapan tahun setelah 28 September 2018, mungkin itulah makna paling penting dari refleksi ini:mengingat bukan untuk kembali hidup dalam ketakutan, tetapi untuk memastikan bahwa pengalaman masa lalu membuat kita lebih siap, lebih adil, dan lebih manusiawi menghadapi masa depan.

*) Program Officer the Sasakawa Peace Fondation Jepang & Staf Pengajar UIN Datokarama-Konsultan Benefit Sharing Mechanism Ford Fondation-Y-KOMIU