Sulawesi Tengah dan Perangkap Bahan Mentah: Hilirisasi Perikanan sebagai Jalan Transformasi Ekonomi Sulawesi Tengah

PEREKONOMIAN Sulawesi Tengah tumbuh 8,69 persen pada Triwulan I 2025. Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah yang tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun di balik capaian itu, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah mampu menciptakan nilai tambah yang memadai bagi masyarakat? Ataukah Sulawesi Tengah masih terjebak sebagai pemasok bahan mentah bagi daerah dan negara lain?

Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan baru memiliki makna ketika mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Tanpa nilai tambah yang memadai, pertumbuhan berisiko menjadi angka statistik yang mengesankan tetapi rapuh.

Hingga saat ini, sebagian aktivitas ekonomi Sulawesi Tengah masih bertumpu pada komoditas primer. Berbagai sumber daya alam diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah besar, tetapi proses pengolahan yang menciptakan nilai ekonomi lebih tinggi belum berkembang secara optimal. Akibatnya, keuntungan terbesar sering kali dinikmati oleh pihak yang menguasai teknologi, industri pengolahan, dan jaringan pemasaran.

Kondisi tersebut dikenal sebagai *raw material trap* atau perangkap bahan mentah. Daerah menghasilkan komoditas, tetapi tidak menguasai rantai nilai ekonomi. Produksi meningkat, ekspor bertambah, tetapi manfaat ekonomi yang tinggal di daerah tidak tumbuh secara proporsional. Situasi ini dapat menghambat upaya membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sektor perikanan memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan tersebut. Sulawesi Tengah memiliki garis pantai yang panjang, sumber daya pesisir yang melimpah, serta kawasan strategis seperti Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Peluang pasar global juga sangat terbuka. Udang memiliki nilai pasar sekitar US$70 miliar. Nila mencapai sekitar US$15,4 miliar. Kepiting bernilai sekitar US$12,23 miliar, rumput laut sekitar US$9,7 miliar, dan lobster mendekati US$9 miliar. Permintaan dunia terhadap komoditas tersebut terus meningkat dan memberikan peluang besar bagi daerah penghasil.

Masalahnya, sebagian besar komoditas perikanan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Rumput laut dijual sebagai bahan baku industri. Hasil budidaya dan tangkapan laut banyak yang keluar dari daerah sebelum melalui proses pengolahan yang mampu meningkatkan nilai ekonominya. Akibatnya, peluang menciptakan lapangan kerja, investasi, dan pendapatan tambahan menjadi terbatas.

Karena itu, hilirisasi perlu ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan daerah. Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik atau kawasan industri. Hilirisasi merupakan upaya memperpanjang rantai nilai melalui pengolahan, inovasi produk, peningkatan kualitas, sertifikasi, pengemasan, dan penguatan akses pasar. Tujuannya adalah memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar dapat dinikmati masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Melalui hilirisasi, rumput laut dapat berkembang menjadi produk pangan, kosmetik, hingga bahan baku industri farmasi. Udang dapat dipasarkan dalam bentuk produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Semakin panjang rantai nilai yang dikuasai daerah, semakin besar pula nilai tambah yang tercipta.

Manfaat hilirisasi tidak berhenti pada peningkatan pendapatan sektor perikanan. Aktivitas tersebut mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha mikro dan kecil, meningkatkan kebutuhan jasa logistik, serta memperbesar penerimaan daerah. Dengan kata lain, hilirisasi menciptakan efek pengganda yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi secara bersamaan.

Kebijakan hilirisasi yang saat ini menjadi agenda nasional perlu dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada hilirisasi sektor mineral dan pertambangan. Padahal sektor perikanan memiliki potensi yang tidak kalah besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata karena melibatkan masyarakat pesisir, pelaku usaha kecil, dan berbagai kegiatan ekonomi lokal.

Keberhasilan transformasi tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat. Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur pendukung, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Dunia usaha perlu melihat sektor perikanan sebagai peluang investasi jangka panjang. Perguruan tinggi harus terus menghasilkan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya daerah.

Target Indonesia Emas 2045 menuntut daerah untuk tidak hanya menjadi penghasil komoditas, tetapi juga menjadi pencipta nilai tambah. Sulawesi Tengah memiliki sumber daya, peluang pasar, dan posisi strategis untuk mengambil peran tersebut. Tantangannya bukan pada ketersediaan komoditas, melainkan pada kemampuan mengelola komoditas menjadi produk yang lebih bernilai.

Kemajuan suatu daerah tidak ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan mengubah sumber daya menjadi kesejahteraan. Keluar dari perangkap bahan mentah bukan sekadar pilihan kebijakan ekonomi, tetapi kebutuhan untuk membangun masa depan Sulawesi Tengah yang lebih kuat, lebih berdaya saing, dan lebih menyejahterakan masyarakat. (*)

*) Dosen dan Peneliti Bidang Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako