Wamen ATR: RTR Dan RDTR Jadi Kompas Pembangunan di Bali
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya untuk pembangunan di Bali yang terus berkembang.
JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya untuk pembangunan di Bali yang terus berkembang.
"Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah," kata Wamen Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, masa depan pengelolaan ruang dan pembangunan yang terus berkembang di Bali perlu diperhatikan dari segi RTR dan RDTR, mengingat dua hal tersebut harus saling berkaitan satu sama lain.
Untuk mewujudkan pengembangan kawasan yang berkelanjutan di Bali, Kementerian ATR/BPN kata Ossy menginginkan agar RTR menjadi landasan dalam tiap perencanaannya.
"Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan," ujarnya.
Ossy mengingatkan, Pemprov Bali untuk mempercepat pengintegrasian RDTR ke dalam Online Single Submission (OSS). Karena berdasarkan data, dari target 75 RDTR di Bali, ada 30 RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS dan ada empat yang masih dalam proses integrasi.
Bahkan kata dia, baru di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang RDTRnya sudah 100 persen terintegrasi ke OSS.
"Saya pikir ini perlu ada 'boosting' semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali," katanya saat mengikuti pertemuan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Menko AHY menekankan bahwa pengembangan Bali harus dilakukan secara terintegrasi berbagai aspek. Pembangunan harus mengedepankan perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
"Kalau asal-asalan, maka akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain," katanya. (ant)
Apa Reaksimu?
