Pemprov Sulteng Dorong Danau Poso Menuju Status Geopark Nasional

PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong percepatan pengembangan Danau Poso menuju status Geopark Nasional melalui pembentukan badan pengelola dan penguatan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Poso serta seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini mengemuka saat Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso bersama aktivis dan ilmuwan pencinta lingkungan di ruang kerja Gubernur Sulteng, Kamis (3/9/2026).

Audiensi aliansi tersebut dipimpin Prof. Dr. Ir. Muhammad Nur Sangadji, DEA. Dalam pertemuan itu, berbagai langkah strategis dibahas untuk mempercepat persiapan Danau Poso menuju penetapan sebagai geopark nasional.

Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah pembentukan badan pengelola geopark di Kabupaten Poso. Gubernur Anwar Hafid menyatakan akan segera mendorong komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso dan mempertemukan pihak-pihak terkait guna mempercepat pembentukan tim geopark.

“Saya undang bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark,” kata Anwar Hafid.

Dalam audiensi tersebut dijelaskan, dasar awal pengembangan Geopark Danau Poso sebenarnya telah tersedia. Sebanyak 24 situs telah memiliki surat keputusan, sehingga tahapan selanjutnya adalah membentuk badan pengelola yang nantinya ditetapkan melalui SK Bupati Poso.

Badan pengelola tersebut akan bertugas menghidupkan dan mengembangkan 24 situs geopark secara terpadu. Apabila pengelolaan berjalan baik selama kurang lebih satu tahun, proses tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk mengajukan Danau Poso menuju status Geopark Nasional.

Pertemuan itu juga menyoroti kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa penetapan geopark akan membatasi aktivitas warga di sekitar Danau Poso, seperti persepsi terhadap kawasan taman nasional. Karena itu, diperlukan dialog dan kajian bersama untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip pengembangan geopark.

Geopark, menurut pandangan yang mengemuka dalam audiensi, tidak semata-mata bertujuan membatasi aktivitas masyarakat, melainkan menjaga kawasan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

“Kalau geopark dibuat masyarakat menjadi lebih baik, saya kira tidak ada yang bisa menolak untuk itu,” demikian salah satu pandangan yang disampaikan dalam pertemuan.

Aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun juga dinilai tidak serta-merta harus dilarang. Pembatasan terutama diarahkan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Karena itu, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat dipandang penting dalam proses pengembangan geopark. Salah satu gagasan yang muncul adalah memperkuat kembali nilai-nilai kearifan lokal melalui musyawarah dan aturan adat sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan.

Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan geopark melalui prinsip bahwa masyarakat menjaga alam dan alam memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Dalam pertemuan itu juga dijelaskan bahwa pengembangan geopark tidak hanya berkaitan dengan bentang alam atau geologi. Terdapat tiga unsur utama yang harus dikembangkan secara bersama-sama, yakni keragaman geologi atau geodiversity, keanekaragaman hayati atau biodiversity, serta keragaman budaya atau cultural diversity.

Keragaman geologi perlu dijaga dari kerusakan sekaligus dikembangkan sebagai potensi ekonomi berkelanjutan. Sementara keanekaragaman hayati memiliki keterkaitan erat dengan kondisi geologi suatu kawasan, yang selanjutnya turut membentuk kehidupan dan keragaman budaya masyarakat di sekitarnya.

Dengan konsep tersebut, geopark diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan hubungan antara alam, masyarakat, dan kebudayaan.

 “Insyaallah ini menjadi concern saya. Saya kira kita merealisasikan sehingga mudah-mudahan Danau Poso semakin berjaya ke depan dan juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya. (ril/*)