Kabakom Bantah Presiden Beri Saran Gibran Tetap ‘Fight’ di Pengadilan

JAKARTA, METROSULAWESI.NET - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah kabar pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Rabu, Kepala Bakom RI Syahganda mengatakan sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda.

Dia menegaskan bahwa saran Presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah Wapres.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," tuturnya.

Pernyataan itu dilontarkan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan saran agar dirinya terus berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu mengenai ijazahnya.

Ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11), Wapres Gibran menyampaikan dalam pertemuan pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Wapres.

Tidak hanya itu, Wapres juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. (ant)