Warning APINDO Sulteng Soal UMP 2027: Waspada Tekanan Finansial di Sektor Perkebunan Rakyat

PALU, METROSULAWESI.NET— Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah mengeluarkan peringatan keras terkait rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. 

Ketua DPP APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, dalam keterangan tertulisnya, Senin 9 November 2026, memberikan warning agar formulasi upah tahun depan benar-benar dihitung secara cermat guna mengantisipasi tekanan finansial berlebih yang dapat memukul sektor perkebunan rakyat/plasma.

Langkah kehati-hatian ini dinilai krusial karena struktur ekonomi Sulawesi Tengah saat ini dicirikan oleh fenomena dwi-kutub (dual economy). Di satu sisi, data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian daerah pada Triwulan III-2026 tumbuh kuat sebesar 5,96% (y-on-y) dengan pertumbuhan kumulatif 6,40% berkat sokongan masif industri pengolahan smelter nikel serta pertambangan.

Namun di sisi lain, lonjakan makro tersebut menyisakan paradoks besar. Sektor utama penggerak PDRB bersifat padat modal (capital-intensive) yang minim penyerapan tenaga kerja lokal. Faktanya, mayoritas masyarakat Sulteng justru menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan UMKM yang pertumbuhannya masih moderat di bawah 5%. Jika UMP dipukul rata tanpa melihat kapasitas finansial riil, sektor padat karya dan perkebunan rakyat terancam gulung tikar.

Untuk mengantisipasi hantaman ekonomi pada komoditas andalan daerah, APINDO merekomendasikan keterlibatan aktif dari asosiasi dan manajemen perusahaan di sektor strategis—khususnya Perkebunan (Kelapa Sawit dan Kakao) serta Pertambangan—dalam forum dialog bipartit dan tripartit. Formulasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ke depan wajib dirumuskan secara transparan berdasarkan siklus harga komoditas global, produktivitas nyata, serta struktur biaya operasional masing-masing subsektor.

Di samping itu, fluktuasi harga komoditas pangan (volatile food) seperti cabai dan beras di wilayah industri seperti Morowali dan Luwuk turut menjadi sorotan. Meskipun inflasi tahunan per Oktober 2026 terkendali di angka 3,68%, APINDO mendesak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan pengawalan intensif agar daya beli riil buruh tani dan pekerja perkebunan tidak semakin tergerus.

Sebagai solusi jangka panjang, Wijaya Chandra menawarkan terobosan berupa Konsep Pengupahan Ideal Berbasis Tier (Tier-Based System). Skema ini mengadopsi praktik terbaik di negara maju seperti Australia (Single Touch Payroll) dan Eropa, di mana pemerintah melindungi daya beli pekerja lewat instrumen fiskal, bukan dengan memicu lonjakan biaya produksi (cost-push inflation) yang merugikan dunia usaha.

Secara konkret, Apindo menawarkan tiga tingkatan (tier) untuk diimplementasikan di Sulawesi Tengah. Pertama, pengupahan Minimum Dasar (UM) ditetapkan secara objektif berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kedua, melindungi take-home pay pekerja perkebunan yang memiliki tanggungan keluarga melalui perluasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar buruh terhindar dari beban pajak ganda. Ketiga,  pemberian kompensasi wajib berdasarkan tingkat bahaya operasional, mulai dari Risiko Ringan (administrasi/retail), Risiko Sedang (manufaktur/logistik), hingga Risiko Tinggi/Ekstrem (pertambangan dan konstruksi berat).

Dengan konsep berjenjang ini, APINDO berharap regulasi pengupahan 2027 tidak lagi menggunakan pendekatan one-size-fits-all yang berisiko mematikan sendi-sendi ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah. (din/*)