Pemprov Sulteng Bantu Mediasi 40 Pekerja GNI Terdampak PHK

PALU, METROSULAWESI.NET- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membantu mediasi untuk 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat menerima Serikat Pekerja Tadulako di Palu, Senin.

Dalam pertemuan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian serius dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan tersebut.

Ia meminta agar proses PHK yang dilakukan perusahaan ditelusuri dan dipastikan telah mengikuti mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Anwar, persoalan hubungan industrial tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja harus menjadi perhatian agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan adil.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus didasarkan pada fakta dan aturan, bukan karena persoalan pribadi ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu. Setiap keputusan perusahaan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti.

Pemerintah selanjutnya akan memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026.

Ia berharap, seluruh pihak dapat hadir dan memberikan penjelasan secara langsung sehingga persoalan tersebut dapat menemukan jalan penyelesaian.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai tempat mediasi, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional guna memudahkan mobilisasi para pekerja maupun pihak perusahaan.

“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” katanya. (ant)