Ketua APINDO Sulteng: Kenaikan UMP 2027 Tanpa Produktivitas Riil Justru Merugikan Buruh
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah memberikan peringatan keras menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Ketua DPP APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, mengingatkan bahwa kenaikan upah yang agresif dan melampaui produktivitas riil justru akan menjadi bumerang
PALU, METROSULAWESI.NET — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah memberikan peringatan keras menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Ketua DPP APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, mengingatkan bahwa kenaikan upah yang agresif dan melampaui produktivitas riil justru akan menjadi bumerang yang merugikan buruh akibat gerusan inflasi serta ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (9/11/2026), Wijaya menegaskan bahwa kenaikan nominal upah semata bukanlah solusi mutlak untuk kesejahteraan pekerja. "Kepastian usaha, stabilitas harga barang, dan jaminan keberlangsungan kerja jauh lebih esensial bagi kesejahteraan buruh dalam jangka panjang daripada sekadar kenaikan nominal semata," ujarnya.
Menurut APINDO, jika kenaikan upah dilakukan terlalu agresif tanpa disesuaikan dengan kapasitas produktivitas di lapangan, hal itu berisiko memicu inflasi turunan di mana harga kebutuhan pokok ikut melonjak tajam. Dampak terburuknya, dunia usaha terpaksa melakukan efisiensi ketat demi kelangsungan operasional bisnis.
Sebagai solusi konkret agar kesejahteraan buruh tetap terlindungi tanpa mematikan dunia usaha, APINDO Sulteng mendorong pemangku kepentingan untuk merevisi metodologi pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menuju model pengupahan berjenjang (tier-based system). Formula ini menitikberatkan pada dua poin reformasi.
Pertama, struktur pengupahan wajib dikaji secara proporsional dengan membedakan secara objektif antara kondisi pekerja lajang (tanpa tanggungan) dan pekerja yang sudah memiliki keluarga.
Kedua, perlindungan keluarga buruh disinkronkan melalui jaminan sosial dan perluasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini dinilai efektif menaikkan pendapatan bersih (take-home pay) pekerja tanpa membebani kelangsungan usaha kecil.
Lebih lanjut, Wijaya memaparkan tiga prioritas utama demi menjaga keseimbangan ekosistem bisnis dan perlindungan pekerja di Sulawesi Tengah. Pertama, besaran UMP 2027 harus mampu menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, berdaya saing, dan merangsang ekspansi bisnis untuk membuka lapangan kerja formal baru. Kedua, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus memperketat pengawalan rantai pasok pangan guna mengantisipasi inflasi akibat kenaikan biaya produksi (cost-push inflation). Ketiga, kebijakan pengupahan harus mengutamakan keberlanjutan kerja di atas kepentingan jangka pendek.
Menutup keterangannya, APINDO Sulteng menyatakan tetap optimis menyambut Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah untuk UMP 2027. Melalui sinergi yang konstruktif bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Tenaga Kerja, dan Serikat Buruh, APINDO meyakini sidang tersebut mampu menelurkan keputusan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah. (din/*)
Apa Reaksimu?
