Kepala OPD di Poso Tandatangan Pakta Integritas

POSO, METROSULAWESI.NET - Sekretaris Daerah Kabupaten Poso memimpin apel bersama sekaligus penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Poso dalam menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi, dan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Bupati Poso, Senin (9/11) dalam rangka pemenuhan dokumen Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI.

Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.

Dalam sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM., ditegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi komitmen moral dan tanggung jawab nyata setiap aparatur. Jabatan merupakan amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan fasilitas negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan serta pelayanan masyarakat.

Bupati menyampaikan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Poso untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain integritas aparatur dalam menjalankan tugas, pemanfaatan fasilitas negara, transparansi pelayanan, serta upaya meningkatkan kesadaran antikorupsi.

Bupati mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Para kepala perangkat daerah juga diminta memberikan keteladanan serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara di lingkungan kerja masing-masing.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, Bupati meminta Inspektorat melalui APIP untuk lebih optimal menjalankan fungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system), bukan hanya bertindak setelah permasalahan terjadi. Pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai ketentuan. 

Seluruh ASN juga diingatkan untuk berani menolak gratifikasi. Apabila pemberian tidak dapat ditolak, maka harus segera dilaporkan melalui mekanisme yang berlaku. Selain itu, setiap aparatur diminta menghindari konflik kepentingan serta mengungkapkan potensi konflik sejak awal.

Bupati turut menekankan pentingnya kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Para kepala perangkat daerah diminta memastikan pejabat yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya dapat memenuhi kewajiban tersebut secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Bupati mengapresiasi upaya tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Poso terhadap hasil evaluasi SPI sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dan administrasi, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan perilaku aparatur serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pewarta: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim