Sinergi Pemkot Palu dan Untad: KKN Tematik Pertanahan Diluncurkan untuk Akselerasi Sertifikasi Tanah

PALU, METROSULAWESI.NET - Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P., menghadiri pembekalan sekaligus meluncurkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan Tahun 2026 Universitas Tadulako di Ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untad pada Selasa (29/09/2026). Program strategis ini merupakan bentuk integrasi akademis dan taktis hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan LPPM Untad.

Agenda ini dirancang untuk mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mendukung tata kelola administrasi agraria daerah, sekaligus menjadi wadah implementasi keilmuan mahasiswa di sektor penataan ruang publik. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Susetyo Nugroho, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Achmad Arwien Afries, serta jajaran dosen pembimbing lapangan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Imelda menegaskan bahwa KKN Tematik ini menjadi bagian dari proyek perubahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang didukung penuh oleh jajaran eksekutif. Program ini memiliki urgensi tinggi mengingat Pemkot Palu tengah memprioritaskan pemutakhiran data dan legalitas hukum atas kepemilikan aset tanah masyarakat.

Imelda memaparkan capaian krusial terkait status agraria di Kota Palu. Berdasarkan basis data pemetaan wilayah, jumlah bidang tanah yang belum mengantongi sertifikat resmi awalnya tercatat sebanyak 2.100 bidang. Melalui intervensi berkala, angka tersebut kini berhasil ditekan menjadi 1.700 bidang tanah.

"Meskipun menunjukkan tren perkembangan administrasi yang positif, akselerasi penyelesaian 1.700 bidang tanah tersisa ini membutuhkan dukungan lintas sektor. Di sinilah peran krusial mahasiswa untuk membantu validasi, pendataan faktual, dan pemetaan di lapangan," ujar Imelda.

Sebagai bagian dari pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, penempatan mahasiswa KKN Tematik ini diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas akademik. Imelda mengingatkan para peserta bahwa dinamika sengketa dan administrasi pertanahan di lapangan memiliki kompleksitas yang jauh berbeda dengan literatur di ruang kelas.

"Materi teoretis didapatkan di kampus, namun ketika turun ke masyarakat, aspek praktis penataan ruang menuntut kemampuan adaptasi dan komunikasi yang kuat. Mahasiswa dituntut mampu mengidentifikasi problem agraria secara objektif untuk kemudian dicarikan resolusinya bersama instansi terkait," imbuhnya.

Sinergi tripartit yang melibatkan Pemkot Palu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu, dan Universitas Tadulako ini diproyeksikan menjadi cetak biru (blueprint) kolaborasi berkelanjutan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target indikator kinerja daerah, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Palu. (din/*)