Berikut Lima Anggota DPR Yang Dinonaktifkan karena Ucapannya Menyakiti Rakyat
Pasca unjukrasa berujung rusuh, sedikitnya ada lima anggota DPR yang dinonaktifkan. Mereka dinilai telah melukai rakyat karena ucapannya. Kelima anggota DPR yang dinonaktifkan itu, yakn:

JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Pasca unjukrasa berujung rusuh, sedikitnya ada lima anggota DPR yang dinonaktifkan. Mereka dinilai telah melukai rakyat karena ucapannya. Kelima anggota DPR yang dinonaktifkan itu, yakni:
Uya Kuya dan Eko Patrio (Fraksi PAN)
Viva Yoga dari PAN mengatakan, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan keduanya terhitung Senin 1 September 2025.
"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Viva Yoga dalam keterangan tertulisnya, Minggu 31 Agustus 2025.
Viva pun berharap agar masyarakat tetap tenang dan meminta memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.
"PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan," katanya.
Seperti diketahui, Eko Patrio disorot publik setelah video joget-jogetnya viral di media sosial. Joget-joget itu dilakukan sejumlah anggota Dewan di sidang tahunan MPR RI beberapa waktu lalu.
Setelah disorot, Eko Patrio meminta maaf kepada publik atas perbuatannya berjoget-joget di sidang tahunan MPR hingga membuat masyarakat resah. Ia berjanji akan memperbaiki diri.
Sama seperti Eko, Uya Kuya juga menjadi sorotan usai ikut joget-joget di sidang tahunan MPR. Politikus PAN itu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Dia berjanji akan memperbaiki diri.
"Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja," kata Uya di akun Instagramnya, @king_uyakuya, Sabtu (30/8).
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (F-NasDem)
Partai NasDem menonaktifkan 2 kadernya dari Anggota DPR. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Surat penonaktifan tertanggal Minggu 31 Agustus 2025 itu ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh dan Sekjen NasDem Hermawi Taslim.
"Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," demikian isi surat itu.
NasDem mengatakan ucapan yang mencederai perasaan rakyat bertentangan dengan sikap partai. NasDem menyatakan aspirasi masyarakat harus menjadi arus utama.
Sebelum menonaktifkan, NasDem sudah lebih dulu mencopot Ahmad Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR. Surat itu bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025. Dia digantikan oleh Rusdy Masse, sedangkan Sahroni kemudian ditempatkan sebagai Anggota Komisi I DPR.
Nafa Urbach merupakan Bendahara Fraksi NasDem di DPR RI. Dia duduk di Komisi IX DPR. Dia juga dinonaktifkan dari anggota DPR.
Adies Kadir (F-Golkar)
Anggota DPR yang dinonaktifkan dari keanggotaan DPR adalah Adies Kadir. "Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji kepada wartawan, Minggu 31 Agustus 2025.
"Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," tambah Sarmuji.
Nama Adies Kadir santer dibicarakan oleh publik setelah dirinya mengomentari pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini. Adies mengatakan, komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.
"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu," kata Adies Selasa (19/8).
Sehari kemudian, Adies sempat menganulir pernyataan itu. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.
"Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data,” kata Adies, Rabu 20 Agustus 2025.
“Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan," tambahnya. (bs)
Apa Reaksimu?






