Pemprov Siapkan 18 Rumah Bagi Warga Terdampak Konflik Lahan LIK Tondo
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan pembangunan 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi warga terdampak konflik lahan di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Penyediaan rumah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan penyelesaian konflik agraria yang difasilitasi langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido.
PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan pembangunan 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi warga terdampak konflik lahan di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Penyediaan rumah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan penyelesaian konflik agraria yang difasilitasi langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam menyelesaikan konflik agraria dengan mengedepankan pendekatan humanis, perlindungan masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas perusahaan.
"Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama," tegas Anwar.
Ia menekankan, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat, meskipun persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur.
Menurutnya, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan dikawal hingga tuntas.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemprov Sulteng bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga (KK) penerima manfaat. Pemerintah provinsi juga akan menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik untuk mendukung kebutuhan dasar warga di lokasi relokasi.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.
Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan status sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan yang disediakan juga harus dalam kondisi *clear and clean* atau bebas dari persoalan hukum maupun sengketa dengan pihak lain.
Untuk memastikan kepastian lahan, pengukuran dan pemetaan akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu. Sementara pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang menjadi tanggung jawab perusahaan dengan batas waktu paling lambat 10 November 2026.
Proses pemindahan warga dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Dalam proses tersebut, perusahaan juga berkewajiban memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga ke lokasi relokasi.
Anwar Hafid turut meminta Pemerintah Kota Palu berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pendukung, terutama pembangunan jalan lingkungan dan drainase di kawasan relokasi.
Ia menegaskan, penyelesaian konflik tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar masyarakat dapat menempati hunian baru dengan fasilitas yang memadai.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKA, Wakil Gubernur, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pihak perusahaan, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam membangun komunikasi hingga tercapainya kesepakatan. (ril/*)
Apa Reaksimu?
