Kadis Disnakertrans Sulteng Minta Percepat Sertipikasi Tanah Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi pada 10 - 11 September 2025.
PALU, METROSULAWESI.NET - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi pada 10 - 11 September 2025.
Kegiatan ini diikuti sekitar 90 peserta dari kabupaten, Kantor Pertanahan serta instansi terkait, dengan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan, BPN/ATR Provinsi Sulawesi Tengah dan Bidang Perencanaan Kawasan.
Rapat membahas persoalan pertanahan transmigrasi yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun, termasuk lahan yang belum bersertifikat, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan HGU, serta konflik sosial di lapangan.
Tercatat terdapat 27 lokasi transmigrasi di Sulawesi Tengah, sementara dari total 4 juta hektare wilayah, sekitar 3 juta hektare merupakan kawasan hutan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, menekankan percepatan sertipikasi tanah dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan sarana prasarana.
Dinas Kehutanan menyoroti pentingnya penempatan lahan transmigrasi di luar kawasan hutan, sedangkan ATR/BPN mengusulkan penyelesaian melalui PTSL, redistribusi tanah, atau TORA dengan syarat data yang valid.
Rapat menyimpulkan perlunya sinergi antarinstansi serta data yang akurat untuk memastikan penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap hasil rapat ini dapat menjadi langkah konkret dalam menjamin hak-hak masyarakat transmigran secara hukum, sosial, dan teknis. (mic)
Apa Reaksimu?
