Mahalnya Kursi Ketua PSSI Sulteng, Alasan Logis atau Kebijakan Keliru?

PALU, METROSULAWESI.NET - Langkah Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sulawesi Tengah mengusulkan biaya pendaftaran bakal calon ketua sebesar Rp1 miliar memicu polemik hebat. Angka yang tergolong fantastis untuk ukuran pengurus olahraga di daerah ini memantik pertanyaan mendasar di ruang publik: apakah ini sebuah terobosan logis untuk menyelamatkan sepak bola lokal, atau justru sebuah kebijakan keliru yang membatasi hak berorganisasi?

Pelaksana Tugas Sekretaris Umum PSSI Sulawesi Tengah, Samsurijal Labatjo, bergegas memberikan pembelaan defensif atas usulan tersebut. Menurut dia, nominal jumbo itu tidak lahir dari ruang hampa, melainkan potret keprihatinan atas sekaratnya kondisi finansial dan pembinaan klub-klub sepak bola di Sulawesi Tengah saat ini.

Asosiasi membeberkan fakta miris mengenai kemunduran drastis ekosistem sepak bola lokal. Dari puluhan klub yang sebelumnya aktif berkompetisi, kini hanya tersisa tujuh klub yang mampu bertahan hidup dan tercatat sebagai anggota resmi PSSI Sulteng setelah mengarungi Liga 4 musim 2025/2026.

Rontoknya mayoritas klub tersebut dinilai sebagai dampak langsung dari nihilnya dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

"Kami sadar, tanpa dana pembinaan yang jelas, sepak bola di daerah kita akan semakin tertinggal. Itulah mengapa kami mendukung usulan penetapan biaya pendaftaran calon Ketua PSSI sebesar Rp1 miliar," ujar Samsurijal dalam keterangan resminya.

Samsurijal menepis kecurigaan publik bahwa duit pendaftaran tersebut akan menguap ke kantong elite organisasi. Ia menjamin kompensasi mahal dari kursi ketua tersebut murni dialokasikan sebagai modal kerja ekosistem sepak bola di seluruh kabupaten. Jika direstui, dana tersebut akan langsung diputar ke dalam empat program taktis. Program tersebut meliputi pembinaan talenta muda, subsidi operasional klub kontestan Liga 4, penyelenggaraan kompetisi usia dini secara ajek, hingga penataran kualitas wasit serta pelatih di daerah.

PSSI Sulteng memproyeksikan skema mahar politik ini sebagai instrumen pendanaan mandiri yang paling terukur agar sepak bola daerah tidak sekadar bertahan hidup, tetapi mampu mencetak atlet berbakat secara konsisten.

Kendati diklaim sebagai solusi pragmatis atas krisis finansial klub, kebijakan mengomersialkan kursi ketua ini tetap menjadi perjudian besar. Di satu sisi, aturan ini menjaring figur ketua yang mapan secara finansial dan siap berkorban materi. Di sisi lain, kebijakan ini berisiko menutup pintu bagi para pencinta sepak bola potensial yang kaya gagasan namun minim kapital.

Hingga saat ini, polemik tersebut masih tertahan di atas meja federasi pusat. PSSI Sulteng kini tengah menanti apakah usulan lokal yang tidak lazim ini akan dinilai logis atau justru dianggap keliru oleh PSSI Pusat.

"Kami berharap usulan ini dapat dipahami oleh seluruh pihak dan mendapat persetujuan dari PSSI Pusat demi masa depan sepak bola Sulawesi Tengah yang lebih baik," pungkas Samsurijal.

Pewarta: Adi Pranata 
Editor: Udin Salim