Kejar Target Desember, Disdukcapil Donggala Kebut Validasi NIK untuk Program Perlinsos

DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Donggala mengambil langkah proaktif guna menyukseskan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial. Langkah tersebut diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) lintas sektoral yang digelar di ruang kerja Kepala Disdukcapil Kabupaten Donggala pada Selasa kemarin.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Donggala, Rahmanur, menjelaskan bahwa peran instansinya dalam program Perlinsos berfokus pada pembenahan administrasi kependudukan (adminduk), khususnya validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik.

Kami membantu sebatas pada data NIK saja untuk menyesuaikan data program Perlinsos. Karena itu, penting bagi kami menggelar FGD lintas sektoral ini guna meminta masukan demi menyukseskan program dari Kemensos, kata Rahmanur saat memberikan keterangan di kantornya, Selasa sore.

Rahmanur menambahkan, Kabupaten Donggala terpilih menjadi salah satu dari 48 kabupaten di Indonesia yang menjadi percontohan (pilot project) dalam pelaksanaan program Perlinsos ini. Pemerintah daerah menargetkan proses pendataan ini dapat rampung sepenuhnya pada akhir tahun ini.

Ibu Bupati menargetkan awal Desember pendataan program Perlinsos ini tuntas. Donggala bersama 48 kabupaten lainnya di Indonesia terus berupaya maksimal untuk menyukseskan program nasional ini, ujarnya.

Hingga saat ini, proses pengumpulan data terus berjalan di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala. Dari seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Pinembani tercatat sebagai wilayah yang paling responsif dan menunjukkan progres paling signifikan.

Berdasarkan data yang masuk, Kecamatan Pinembani menempati urutan pertama yang paling aktif memasukkan data untuk program Perlinsos. Saat ini progresnya di Pinembani sudah mencapai lebih dari 90 persen, jelas Rahmanur.

Sebagai informasi, Perlinsos merupakan sistem yang dirancang pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan kerentanan lainnya. Saat ini, program tersebut tengah ditransformasikan menjadi Perlinsos Digital berbasis Infrastruktur Digital Publik (DPI) agar penyaluran bantuan seperti PKH dan BPNT menjadi lebih transparan, akurat, serta tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program ini juga melibatkan agen atau relawan secara sukarela untuk membantu warga yang kesulitan mengakses pendaftaran digital. Kendati demikian, tantangan infrastruktur masih membayangi proses ini.

Ada agen Perlinsos yang kami tempatkan di setiap desa. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi di lapangan dalam pengiriman data secara digital adalah masalah jaringan internet, pungkas Rahmanur.

Pewarta: Tamsyir Ramli 
Editor: Udin Salim