Pemprov Gandeng BPKP untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan berintegritas.
PALU, METROSULAWESI.NET- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan berintegritas.
Untuk itu kedua pihak resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Palu, Rabu (26/11/2025). Naskah MoU ditandatangani Reny Lamadjido dan Kepala BPKP Sulteng Muhammad Yusuf Ateh.
Wagub Reny Lamadjido mengatakan, kerja sama tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama BPKP, sebagai komitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Reny Lamadjido.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, memastikan setiap rupiah anggaran dipergunakan secara tepat sasaran,” lanjutnya.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik inisiatif pemerintah Sulawesi Tengah. Baginya, daerah yang bekerjasama dengan lembaganya adalah pemerintahan yang sejati.
“Saya menyambut baik kerjasama ini, tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Reny dan Pak Anwar Hafid karena sudah berkomitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ucap Yusuf Ateh.(ril/*)
Apa Reaksimu?
