Pertanahan Kota Palu Hadiri Rapat Penyelesaian Akhir Mess Pondok Karya LIK Tondo

PALU, METROSULAWESI.NET- Kantor Pertanahan Kota Palu turut menghadiri Rapat Penyelesaian Akhir dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Warga Mess Pondok Karya, Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kota Palu. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (09/11/2026).

Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan salah satu tahapan penting dalam upaya penyelesaian permasalahan warga Mess Pondok Karya. Kesepakatan tersebut menjadi tindak lanjut dari berbagai proses pembahasan dan koordinasi antarpihak, sekaligus menjadi landasan dalam pelaksanaan penyelesaian serta relokasi warga yang terdampak.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido. Turut hadir Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Kota Palu, serta Pejabat Fungsional Madya Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Yannis Harryzon Dethan.

Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya dapat terus dilanjutkan dan dituntaskan demi kepentingan masyarakat. Keberlanjutan kebijakan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani, PT Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas kurang lebih 2 hektare yang berlokasi di luar Jalan Dan Poso, Kelurahan Tondo. Lahan tersebut diperuntukkan bagi 18 kepala keluarga penerima manfaat, dengan masing-masing keluarga memperoleh kaveling tanah berukuran 7 x 16 meter yang dilengkapi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Palu mendukung upaya koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong penyelesaian permasalahan pertanahan, sekaligus mewujudkan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (adv)