Dibahas, Masterplan Pengelolaan Darat dan Laut Terintegrasi Regional Padagimo
Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sekdaprov Sulteng) Novalina, menghadiri Konsultasi Publik Penyusunan Masterplan Pengelolaan Darat dan Laut Terintegrasi Regional Padagimo, di Ruangan Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (18/12/2025).
PALU, METROSULAWESI.NET - Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sekdaprov Sulteng) Novalina, menghadiri Konsultasi Publik Penyusunan Masterplan Pengelolaan Darat dan Laut Terintegrasi Regional Padagimo, di Ruangan Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (18/12/2025).
Konsultasi publik tersebut menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah dan panjang daerah. Kegiatan ini bagian penting dari proses perencanaan terpadu yang akan menjadi fondasi kebijakan pembangunan Sulawesi Tengah ke depan.
Sekdaprov Novalina menyampaikan bahwa penyusunan masterplan merupakan salah satu output dari Proyek SOLUSI (Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia), hasil kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman melalui Bappenas dan BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz).
Proyek ini didukung oleh ICRAF Indonesia ( international Centre for Research in Agroforestry) bersama konsorsium mitra dan mencakup wilayah Regional Padagimo, yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong.
“Penyusunan masterplan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan pengelolaan ruang darat dan laut yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Saat ini, hanya tiga provinsi di Indonesia yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman, yaitu Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung,” ujar Novalina.
Dokumen masterplan ini bertujuan memberikan arah pengelolaan ruang darat dan laut yang terintegrasi dalam satu kesatuan ekosistem. Aktivitas di wilayah hulu berpengaruh langsung terhadap kualitas pesisir dan laut, sementara kondisi laut turut menentukan keberlanjutan perikanan serta perekonomian masyarakat pesisir.
“Melalui masterplan ini, pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut, termasuk melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) khusus untuk mengimplementasikan masterplan yang sedang dibahas,” tambahnya.
Konsultasi publik ini menjadi tahapan krusial untuk membahas draf masterplan secara terbuka. Forum ini bertujuan menyampaikan hasil penyusunan dokumen sekaligus menghimpun masukan substantif dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil guna menyempurnakan strategi pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk menjadikan masterplan ini sebagai rujukan resmi dalam penyusunan berbagai kebijakan daerah, termasuk RPJMD periode berikutnya, harmonisasi RTRW Provinsi, serta penyusunan rencana sektoral di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup.
“Masterplan ini akan menjadi acuan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau dan biru sekaligus menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Feri Johana, Peneliti CIFOR–ICRAF Indonesia, menyampaikan bahwa pendekatan Pokja SOLUSI merupakan model baru dalam memperkuat keterkaitan pengelolaan bentang darat, pesisir, dan laut sebagai satu kesatuan sistem ekologis dan sosial yang saling terhubung.
Ia menambahkan, perencanaan terintegrasi darat dan laut menjadi pendekatan penting untuk memastikan kesehatan lingkungan serta keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.
“ICRAF ingin menjadi bagian dari pembangunan Sulawesi Tengah demi keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan generasi yang akan datang,” ujarnya. (ril/*)
Apa Reaksimu?
