Kesepakatan AS-Iran, Selat Hormuz Dibuka, Dan Dampaknya Bagi Indonesia

Jakarta, 19/6 (ANTARA) - Kabar dari Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (18/6) terasa berbeda dari biasanya.

Di tengah pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran direksi dan komisaris bank Himbara, fokus pertanyaan pewarta kepada pejabat ekonomi justru tertuju pada kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang tengah dirampungkan, beserta konsekuensinya terhadap harga energi global. Termasuk dampak bagi Indonesia.

Nota kesepahaman antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian ditandatangani secara digital pada Kamis dini hari. Selat Hormuz, jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi rute utama sekitar seperlima perdagangan minyak dunia, akan kembali dibuka. Penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung di Swiss, Jumat.

Bagi Indonesia, kabar itu cukup menenangkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai salah satu faktor yang akan diperhatikan dalam mencermati penyesuaian harga BBM, khususnya nonsubsidi.

Dampak kesepakatan tersebut memang tidak akan langsung terasa karena pemerintah masih perlu memantau implementasi perjanjian, termasuk kelancaran distribusi pasokan minyak yang sedang berjalan.

Kehati-hatian itu beralasan. Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax ditetapkan mengikuti formula yang mengacu pada harga keekonomian minyak dunia, bukan kebijakan diskresi. Secara teori, begitu harga minyak dunia turun konsisten, penyesuaian ke bawah hanya soal waktu. Tapi waktu itu sendiri yang jadi soal.

Indonesian Crude Price (ICP), atau harga rata-rata minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dihitung berdasarkan rata-rata bulanan, sehingga dampak pembukaan Hormuz baru akan tercermin penuh pada penetapan ICP bulan depan, bukan dalam waktu dekat.

Jeda itu kemungkinan lebih panjang dari sekadar siklus bulanan. Analis memperkirakan harga minyak bisa membutuhkan waktu empat hingga delapan pekan untuk benar-benar stabil meski Selat Hormuz resmi dibuka.

Antrean kapal tanker yang menumpuk selama berbulan-bulan, premi asuransi pengiriman yang masih tinggi, dan persediaan yang terkuras selama periode penutupan, semua menahan laju normalisasi. Risiko geopolitik pun belum sepenuhnya padam, mengingat yang baru ditandatangani adalah nota kesepahaman, bukan penyelesaian komprehensif atas seluruh sengketa kawasan. Lagi pula, AS kadang suka memberikan kejutan yang tidak disangka-sangka.

Di luar BBM, dampaknya merembet ke postur fiskal. Asumsi ICP dalam APBN 2026 ditetapkan hanya 70 dolar AS per barel. Ketika perang AS-Israel-Iran pecah awal Maret dan Hormuz ditutup, ICP melonjak jauh dari asumsi itu. Harga minyak sempat mencapai 102,26 dolar pada Maret, dan menyentuh 117,31 dolar pada April.

Selisihnya ditanggung anggaran negara lewat pembengkakan subsidi dan beban impor energi. Sebaliknya, begitu harga minyak dunia turun ke kisaran 80 dolar seperti sekarang, arah pembengkakan itu berbalik jadi penghematan.

Dengan kebutuhan impor minyak Indonesia sekitar 1,6 juta barel per hari, setiap dolar penurunan harga minyak dunia langsung berarti penghematan devisa dalam skala besar. Perbaikan itu sudah mulai terlihat di sejumlah indikator lain.

IHSG kembali ke atas level 6.000, rupiah bergerak menguat di bawah Rp18.000 per dolar AS. Ruang fiskal yang sebelumnya tertekan oleh lonjakan ICP berpotensi melebar kembali, memberi pemerintah keleluasaan lebih untuk pos belanja lain.

Efeknya tidak berhenti di neraca pemerintah. Konsumen BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, adalah masyarakat kelas menengah. Jika harga Pertamax kembali turun mengikuti penurunan harga minyak dunia, diyakini daya beli masyarakat kelas menengah yang sebelumnya tertekan bisa kembali menguat.

Selain itu, efek penurunan harga minyak mentah dunia juga berdampak pada harga tiket penerbangan. Harga avtur pada April sempat melonjak mengikuti harga minyak dunia yang naik sebagai dampak gejolak geopolitik di Timur Tengah.

Harga avtur dunia yang naik signifikan menjadi salah satu faktor pendorong utama kenaikan tarif penerbangan. Jika tren harga minyak dunia berbalik turun seiring pembukaan Selat Hormuz, tekanan terhadap fuel surcharge atau biaya tambahan yang dibebankan maskapai di luar tarif dasar tiket untuk mengompensasi lonjakan harga avtur dunia berpotensi mereda.

Indonesia tidak menggantungkan ketahanan energinya sepenuhnya pada satu jalur itu. Pemerintah tetap melanjutkan komitmen impor minyak dari Rusia sebesar 150 juta barel hingga akhir 2026, sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang pengadaan minyak bumi untuk ketahanan energi nasional.

Strategi diversifikasi pasokan ini lahir justru dari pelajaran selama krisis Hormuz berlangsung. Ketika satu titik jalur energi global tersumbat, seluruh rantai pasokan impor ikut terguncang, dan satu sumber pasokan saja terbukti tidak cukup.

Krisis yang berlangsung berbulan-bulan itu cukup memberi peringatan pada Indonesia terhadap kondisi geopolitik yang memberikan dampak cukup besar. Begitu jalur tersumbat, harga minyak dunia melonjak, subsidi membengkak, biaya logistik internasional naik, dan tekanan pada daya beli masyarakat maupun pelaku usaha terasa nyata sampai ke tingkat domestik.

Pembukaan kembali Selat Hormuz memberi ruang bagi pemulihan itu. Tapi seberapa cepat ruang tersebut berubah menjadi angka di papan harga SPBU bergantung pada seberapa mulus implementasi kesepakatan berjalan, seberapa cepat pasar energi global mencerna normalisasi pasokan, dan seberapa konsisten harga minyak dunia terus bergerak turun dalam beberapa pekan mendatang.

Tetapi yang pasti, pemerintah telah menyatakan kemungkinan penurunan harga BBM nonsubsidi seiring dengan menurunnya harga minyak dunia. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat Indonesia lebih menguat. (antara)