Ketua DPP Gempar Indonesia: Kekisruhan Ini Harus Diakhiri

JAKARTA, METROSULAWESI.NET - Ketua Umum DPP Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) Yohanes Sirait mendukung pemerintahan Prabowo dan meminta kekisruhan yang terjadi di berbagai wilayah belakangan ini segera diakhiri.

"Tanpa mengurangi tujuan dari aspirasi masyarakat, kekisruhan ini harus diakhiri. Mari segenap elemen bangsa kita berdamai, jangan sampai ada lagi jatuh korban jiwa. Enough is enough," ujar Yohanes Sirait dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Rabu 3 September 2025.

Yohanes memandang tindakan anarkis yang terjadi telah mencederai demokrasi dan merugikan banyak pihak. Ia pun meminta aparat yang melakukan pelanggaran saat penanganan aksi agar ditindak.

"Seluruh pelaku kekerasan, baik dari kelompok masyarakat maupun oknum aparat yang mengakibatkan meninggalnya Affan Kurniawan, harus diproses hukum secara transparan dan mendapatkan hukuman setimpal," ujar Yohanes.

Yohanes memandang tindakan anarkis yang terjadi telah mencederai demokrasi dan merugikan banyak pihak. Ia pun meminta aparat yang melakukan pelanggaran saat penanganan aksi agar ditindak.

"Seluruh pelaku kekerasan, baik dari kelompok masyarakat maupun oknum aparat yang mengakibatkan meninggalnya Affan Kurniawan, harus diproses hukum secara transparan dan mendapatkan hukuman setimpal," ujar Yohanes.

Dalam pertemuan dengan Presiden di Istana, Yohanes menilai Presiden Prabowo memahami yang terjadi saat ini dengan gelombang aspirasi masyarakat. "Selain itu, Presiden juga memahami apa yang melatarbelakangi peristiwa itu, termasuk gaya hidup mewah para pejabat, perilaku korup, dan berkomitmen untuk melawannya," ujar Yohanes.

Yohanes mengatakan Presiden juga berpesan agar seluruh masyarakat terlibat dalam upaya memberantas korupsi, melawan mafia dan mendorong pemerintahan yang bersih. Yohanes menilai langkah itu bisa dilakukan masyarakat dari hal kecil seperti tidak menyuap aparat.

"Hal sederhana, praktik suap yang terjadi di pemerintahan, ya masyarakat harus melaporkan, jangan ikut menyuap. Memang seringkali itu sulit juga bagi masyarakat, kalau nggak bayar nggak dikasih izin. Namun kalau kita tidak berani untuk menolak dan melapor, maka praktik ini akan terus terjadi. Dan kami sepakat, ini bukan tugas Presiden sendiri, seluruh masyarakat harus terlibat," kata Yohanes.

Sekjen DPP Gempar Indonesia Petrus Sihombing mengingatkan para pejabat negara untuk tidak melakukan flexing dan bergaya hidup mewah. Dia mengungkit pemerintah telah berkomitmen mengatasi kemiskinan melalui program-programnya.

"Masyarakat di bawah susah, pemerintah membuat banyak program untuk masyarakat miskin, namun di medsos para pejabat hedon, ini mengakibatkan masyarakat di bawah tersakiti," ujarnya. (bs)