MBG di Sulawesi Tengah: Antara Harapan Besar dan Tantangan Nyata

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto merupakan salah satu kebijakan ambisius dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan, dengan harapan mampu menekan angka stunting serta memperbaiki gizi masyarakat sejak dini.

Namun, ketika kebijakan nasional ini diterapkan di daerah seperti Sulawesi Tengah, muncul dinamika yang tidak sederhana. Program ini tidak hanya menghadirkan harapan, tetapi juga membuka ruang kritik yang perlu dilihat secara objektif dan jernih.

Secara konsep, MBG merupakan langkah strategis. Persoalan gizi masih menjadi tantangan nyata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Dalam konteks ini, MBG berpotensi memberikan dampak positif: anak-anak memperoleh asupan gizi yang lebih baik, daya konsentrasi meningkat, dan dalam jangka panjang dapat memperkuat kualitas generasi mendatang. Selain itu, program ini juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan terbatas.

Baca Juga: Menjaga Nyala Pelita dari Timur: Kado Bakti Abna’ untuk Haul Ke-58 Guru Tua

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini tidak semudah yang dibayangkan. Persoalan keamanan makanan menjadi salah satu isu yang cukup serius. Beberapa kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan bahwa pengelolaan makanan dalam skala besar membutuhkan sistem pengawasan yang sangat ketat. Tanpa itu, niat baik justru bisa berbalik menjadi risiko bagi kesehatan anak-anak.

Selain itu, sistem dapur terpusat yang digunakan dalam program ini juga menghadapi tantangan besar, khususnya di daerah dengan kondisi geografis seperti Sulawesi Tengah. Jarak yang jauh, infrastruktur yang terbatas, serta akses distribusi yang tidak merata membuat kualitas makanan sulit dijaga hingga sampai ke tangan siswa. Dalam kondisi seperti ini, potensi makanan menjadi tidak layak konsumsi semakin besar.

Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran bahwa program ini dapat mematikan usaha kantin sekolah. Padahal, selama ini kantin menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi lokal. Jika tidak diatur dengan bijak, MBG justru bisa melemahkan pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas sekolah.

Berangkat dari kondisi objektif tersebut, sejumlah orang tua siswa memiliki pandangan yang beragam. Salah seorang di antaranya, Ny. Ika Novidas Jayanti, S.KM, M.Kes yang juga sebagai  Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLHD Prov. Sulteng, secara pribadi berpendapat, perlu dipertimbangkan keterlibatan kantin sekolah sebagai bagian dari pelaksana program MBG. Pendekatan ini dinilai memiliki sejumlah kelebihan: makanan dapat disajikan lebih segar, distribusi menjadi lebih sederhana, serta mampu memberdayakan masyarakat sekitar sekolah. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan lebih dekat oleh pihak sekolah dan orang tua.

Baca Juga: Menguatkan Peran Desa dalam Arus Perencanaan Pembangunan

Namun demikian, pendekatan ini juga tidak lepas dari tantangan. Tidak semua kantin memiliki standar kebersihan dan pemahaman gizi yang memadai. Tanpa pembinaan yang baik, kualitas makanan justru bisa tidak terjamin. Di samping itu, perbedaan fasilitas antar sekolah juga berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas layanan. Oleh karena itu, solusi yang paling realistis adalah menggabungkan pendekatan terpusat dan lokal. Pemerintah tetap menetapkan standar gizi dan kebersihan yang ketat, sementara pelaksanaan dapat melibatkan kantin sekolah dan masyarakat setempat. Langkah ini perlu didukung dengan pelatihan, pengawasan rutin, serta pemanfaatan bahan pangan lokal agar lebih efisien dan sesuai dengan kondisi daerah.

Pada akhirnya, MBG adalah program yang sangat baik secara tujuan, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh cara pelaksanaannya, khususnya di daerah seperti Sulawesi Tengah yang memiliki karakteristik tersendiri. Program ini bisa menjadi investasi besar bagi masa depan bangsa, tetapi juga berpotensi menjadi beban jika tidak dikelola dengan tepat. Karena itu, pendekatan yang adaptif, transparan, dan berbasis kondisi lokal menjadi kunci utama keberhasilannya.

*(Penulis mantan Komentator RRI Palu