Rekomendasi Pakar Agar Verifikasi Biometrik SIM HP Efektif

JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha merekomendasikan sederet strategi penerapan teknologi dalam implementasi sistem verifikasi biometrik SIM prabayar bagi pelanggan baru yang akan segera berlaku di Indonesia sehingga bisa berjalan dengan efektif.

Mulai dari menyiapkan desain yang mengutamakan privasi hingga mekanisme liveness detection menjadi beberapa solusi yang direkomendasikan oleh Chairman dari lembaga riset Communication and Information System Security Research Center (CISSReC).

"Hal yang paling penting adalah penerapan prinsip privacy by design sejak tahap awal pembangunan sistem. Data biometrik tidak boleh diperlakukan seperti data pelanggan biasa. Seluruh proses pengumpulan, transmisi, penyimpanan, penggunaan, hingga pemusnahan data harus mengikuti standar keamanan yang sangat tinggi," kata pria yang juga dosen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu kepada ANTARA, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) harus bisa memastikan bahwa seluruh penyelenggara telekomunikasi yang menjalankan sistem verifikasi biometrik itu memenuhi standar tersebut.

Negara harus tegas menjalankan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi khususnya mengenai pengelolaan data pribadi sehingga dapat dipastikan data yang digunakan penyelenggara telekomunikasi untuk verifikasi itu digunakan sebagaimana seharusnya.

"Audit keamanan independen perlu dilakukan secara berkala, termasuk penetration testing, vulnerability assessment, audit konfigurasi cloud, serta simulasi insiden siber," kata Pratama.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar akses terhadap database biometrik harus dibatasi secara ketat melalui prinsip least privilege, autentikasi multifaktor bagi administrator, serta pencatatan aktivitas yang tidak dapat dimanipulasi.

Penerapan sistem verifikasi biometrik untuk pelanggan baru membeli SIM prabayar akan mulai diimplementasikan di Indonesia pada 1 Juli 2026 dan berlaku untuk semua penyelenggara telekomunikasi mulai dari XLSMART, Telkomsel, maupun Indosat Ooredoo Hutchison.

Tidak hanya menyoroti peran Pemerintah, Pratama juga memberikan masukan untuk para penyelenggara telekomunikasi agar menggunakan sistem enkripsi yang tidak sembarang.

"XLSMART, Telkomsel, dan Indosat Ooredoo Hutchison juga perlu menerapkan enkripsi kuat baik ketika data dikirim maupun ketika disimpan. Penyimpanan sebaiknya menggunakan template biometrik yang telah diproses secara kriptografis, bukan menyimpan foto wajah mentah apabila memang tidak diperlukan," katanya.

Ia juga mengingatkan agar mekanisme liveness detection juga dimasukkan dalam sistem verifikasi yang disediakan oleh para penyelenggara telekomunikasi.

Mekanisme ini penting agar memastikan bahwa wajah yang digunakan benar-benar berasal dari manusia yang hadir secara langsung, bukan foto, video, atau rekayasa deepfake.

"Teknologi ini menjadi semakin penting mengingat perkembangan kecerdasan buatan generatif telah meningkatkan kemampuan pemalsuan wajah secara signifikan," ujar Pratama.

Menutup pernyataannya, Pratama mengingatkan bahwa ketika sistem ini diterapkan nantinya penyelenggara telekomunikasi juga menjelaskan secara transparan bagaimana sistem ini bekerja.

Masyarakat perlu mengetahui data apa saja yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, serta bagaimana mekanisme penghapusan data apabila data tidak lagi diperlukan.

"Kepercayaan publik hanya akan terbentuk apabila keamanan teknis diiringi dengan tata kelola data yang transparan dan akuntabel," Pratama mengakhiri penjelasannya. (ant)