Gubernur Dorong FD-PNI Perjuangkan DBH Nikel yang Adil

PALU, METROSULAWESI.NET - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) untuk memperjuangkan skema Dana Bagi Hasil (DBH) nikel yang lebih adil bagi daerah. 

Hal itu ia tegaskan saat membuka pembentukan FD-PNI di Kantor DPRD Sulteng, Minggu (7/12/2025), yang turut dihadiri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menilai bahwa daerah penghasil nikel masih menanggung beban sosial dan lingkungan yang besar, sementara manfaat ekonomi yang diterima belum sebanding. 

Ia menyoroti disparitas penerimaan daerah dengan pendapatan pemerintah pusat dari industri smelter.

“Pendapatan pajak smelter ke pusat setiap tahun mencapai Rp200–300 triliun, tetapi Sulteng hanya menerima Rp222 miliar. Padahal UU Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan porsi 16 persen untuk daerah. Kami tidak minta 16 persen. Kami hanya minta 1 persen saja dari Rp300 triliun itu. Kita bisa dapat Rp3 triliun per tahun,” tegasnya.

Gubernur mengapresiasi langkah Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, yang menggagas pembentukan forum tersebut. 

Menurutnya, FD-PNI merupakan ruang penting untuk memperkuat posisi tawar daerah dalam memperjuangkan keadilan DBH, sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat yang terdampak aktivitas tambang dan hilirisasi.

Pembentukan FD-PNI disepakati oleh lima DPRD provinsi penghasil nikel, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut juga dihadiri Forkopimda Sulteng, para kepala daerah, dan akademisi.

Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, menjelaskan bahwa forum ini akan menjadi wadah koordinasi untuk mengawal kebijakan nasional terkait nikel, mulai dari pembagian DBH, isu lingkungan, hingga perlindungan masyarakat adat. 

Deklarasi FD-PNI kemudian dibacakan oleh Ketua DPRD Maluku Utara sebagai penanda dimulainya kerja bersama antardaerah penghasil nikel.

Gubernur Anwar berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang kuat dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dengan pemerintah pusat. 

Menurutnya, perjuangan DBH nikel bukan semata soal angka, melainkan tentang memastikan pembangunan di daerah penghasil nikel dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak langsung. (ril/*)