130 KMP Masuk Dalam Proses Percepatan Pembangunan Gerai

DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Sebanyak 130 Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Donggala ditetapkan masuk dalam proses percepatan pembangunan gedung atau gerai yang ditargetkan rampung pada Maret 2026. 

Data tersebut berasal dari Kodim selaku mitra pelaksana pembangunan. Dari total 158 desa dan 9 kelurahan, tercatat masih ada 37 KMP yang belum masuk daftar percepatan akibat berbagai kendala, terutama terkait ketersediaan lahan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Donggala, Pattakali, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/12). 

“Ada 37 lagi yang tidak masuk. Hanya 130 KMP yang masuk dalam daftar percepatan pembangunan gedung. Data 130 itu dari Kodim sebagai mitra yang akan melakukan proses pembangunan gerai, dan rata-rata kendala yang dihadapi adalah lahan,” ujarnya.

Pattakali menjelaskan pihaknya telah menanyakan status 37 KMP tersebut kepada Kementerian terkait. Namun, Kementerian mengarahkan agar proses klarifikasi dilakukan melalui Satgas. Meski begitu, pihaknya tetap mengusulkan kembali agar 37 KMP itu dapat masuk dalam program percepatan.

Pejabat yang juga menjabat sebagai Plt Asisten II itu memaparkan bahwa pembangunan gerai KMP dilakukan oleh TNI dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk setiap unit. Pengurus KMP di tingkat desa dan kelurahan hanya diwajibkan menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

“Ditargetkan pada Maret 2026 KMP sudah bisa berjalan. Setiap KMP akan didampingi oleh pendamping koperasi dan pendamping manajemen,” katanya.

Pattakali menyebutkan, ke depan minimal 50 persen dari total KMP di Donggala harus segera beroperasi. Kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah penyediaan lahan untuk pembangunan gerai. Setiap bangunan membutuhkan lahan seluas 1.000 meter persegi.

“Semua anggaran pembangunan dari pemerintah pusat. Satu gerai itu nilainya lebih dari Rp1 miliar, TNI yang mengerjakan. Pengurus KMP tinggal masuk, karena di dalam gedung gerai sudah lengkap fasilitasnya,” jelasnya.

Untuk mendukung operasional KMP, disiapkan 17 pendamping yang akan ditempatkan di sejumlah kecamatan dan desa. Selain itu, terdapat pula pendamping manajemen yang direkrut langsung pemerintah dan digaji melalui APBN.

“Kami sudah tanyakan ke Kementerian terkait 37 yang belum masuk daftar percepatan. Kementerian tidak mengetahui detailnya dan mengarahkan ke Satgas. Tetapi tetap kita usulkan kembali,” tegas Pattakali.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syahril Hantono