Malvinas-Argentina, Israel, dan Komitmen Apolitik FIFA

JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Piala Dunia 2026, mungkin, ajang serupa yang paling terpolitisasi dan sekaligus menguakkan ketidakonsistenan badan sepak bola dunia (FIFA), yang tergambar jelas selama turnamen edisi yang ironisnya digadang-gadang sebagai Piala Dunia yang paling inklusif.

Gejala itu mulai tampak dari penolakan pemerintah Amerika Serikat memberikan visa kepada seorang wasit FIFA yang semestinya memimpin pertandingan, perlakuan diskriminatif Amerika Serikat terhadap timnas Iran, sampai yang terakhir ulah pemain-pemain Argentina yang membentangkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas".

Spanduk yang berarti "Malvinas adalah milik Argentina" itu bahkan dibentangkan oleh para pemain Argentina yang bermain di Liga Inggris; yakni bek tengah Manchester United Lisandro Martinez dan bek tengah Tottenham Hotspur Cristian Romero.

Buntut ulah pemain-pemain Argentina itu, termasuk juga oleh gelandang serang Real Betis Giovani Lo Celso dan mantan gelandang AS Roma Leandro Paredes, pemerintah Inggris menuntut FIFA menyelidiki aksi tersebut.

Adalah Menteri Perdagangan Inggris Peter Kyle, yang juga anggota Partai Buruh yang sedang berkuasa di Inggris, yang melaporkan banner yang dibentangkan pemain-pemain Argentina itu tak lama setelah mereka mengalahkan timnas Inggris dalam semifinal Piala Dunia 2026.

Kyle mendesak FIFA menyelidiki kasus ini, yang jika FIFA merespons dan serius dengan komitmennya, akan membuat Martinez, Romero, De Celso, Paredes, dan pemain-pemain Argentina lain dilarang tampil dalam final melawan Spanyol nanti.

Netizen juga menyinggung Lionel Messi turut melakukan seremoni di belakang rekan-rekannya yang membentangkan banner itu.

Beberapa saat kemudian Downing Street 10, kantor Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer, menyatakan pernyataan keras yang ditujukan kepada rakyat Inggris, bahwa "Piala Dunia mungkin bukan milik kita (Inggris), tapi Kepulauan Falkland sudah jelas milik kita."

Inggris menyatakan bahwa posisinya tak berubah bahwa status Kepulauan Falkland sudah final, karena warga kepulauan itulah yang menginginkan tetap bersatu dengan Inggris, sehingga Inggris berhak mempertahankan kepulauan yang disebut Argentina sebagai Malvinas itu.

Kepulauan yang sejak 1841 menjadi wilayah seberang lautan Inggris itu diinvasi oleh pasukan Argentina pada 2 April 1982.

Tiga hari kemudian, pemerintah Inggris di bawah pimpinan PM Margareth Thatcher mengerahkan gugus tugas angkatan laut untuk melawan Angkatan Udara dan Laut Argentina sebelum melancarkan serangan amfibi ke kepulauan itu.

Konfrontasi militer terbuka pun pecah dan berlangsung selama 74 hari sebelum angkatan bersenjata Argentina menyerah pada 14 Juni 1982.

Kepulauan Falkland yang dihuni oleh keturunan pemukim Inggris itu kemudian kembali ke pangkuan Inggris.

Sudah banyak yang dihukum

Pemerintah Inggris mengatakan bahwa berdasarkan Piagam PBB mengenai hak menentukan nasib sendiri, 2.900 penduduk Falkland memiliki hak menentukan status politik mereka.

Pada 2013, penduduk kepulauan itu menggelar referendum yang menghasilkan fakta pahit bagi Argentina bahwa 99,8 persen penduduk kepulauan yang mereka namai Malvinas itu menginginkan tetap menjadi bagian Inggris.

Setelah 44 tahun tenang, isu kepulauan ini kembali mencuat setelah Inggris dan Argentina bertemu dalam semifinal Piala Dunia 2026.

Pertemuan kedua timnas kali ini ternyata lebih panas ketimbang pertemuan mereka dalam Piala Dunia 1986, 1998 dan 2002.

Ini karena pemain-pemain Argentina edisi ini ikut langsung membawa politik ke dalam lapangan, dengan membawa banner Malvinas atau Falkland saat merayakan sukses mereka menyingkirkan Inggris dalam babak semifinal.

Padahal FIFA sudah melarang tim dan pemain membawa simbol-simbol politik ke lapangan.

Ketentuan FIFA menyatakan seorang pemain dan atau sebuah tim akan dikenai sanksi oleh penyelenggara kompetisi, asosiasi sepak bola nasional, atau FIFA, jika melanggar ketentuan itu.

Ironisnya Argentina pernah didenda FIFA gara-gara membentangkan spanduk yang sama dengan yang dibentangkan Lisandro Martinez cs pada 2014 dalam laga persahabatan melawan Slovenia.

Setahun sebelum itu, dalam playoff kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Eropa, bek Kroasia Josip Simunic dilarang bermain dalam 10 pertandingan gara-gara menyampaikan salam yang dianggap salut ala Nazi kepada pendukung timnas Kroasia.

Lalu pada Piala Dunia 2018, dua pemain Swiss, Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri, didenda 10.000 franc Swiss oleh FIFA gara-gara melakukan selebrasi dengan gestur pro-Albania, saat Swiss melawan Serbia.

Serbia masih berkonflik dengan Kosovo, bekas provinsinya yang memerdekakan diri pada 2008, dan memiliki kaitan budaya dan ras dengan Albania. Baik Xhaka maupun Shaqiri memiliki darah Albania dan Kosovo.

Terakhir, menjelang Piala Dunia 2026, FIFA memaksa Haiti mengubah corak seragam timnya karena memuat ilustrasi Pertempuran Vertieres pada 1803.

Pertempuran Vertieres terjadi ketika pasukan kemerdekaan Haiti pimpinan Jean-Jacques Dessalines dan Francois Capois mengalahkan pasukan kolonial Prancis, yang memicu penghapusan perbudakan di Haiti dan sekaligus kemerdekaan negara di Kepulauan Karibia itu.

Konsistensi FIFA

Pertanyaannya kini, apakah FIFA akan mengambil tindakan keras serupa terhadap pemain-pemain Argentina dan timnas Argentina, yang telah membawa pesan politik ke lapangan Piala Dunia? Atau malah mendiamkannya?

Jika perbuatan tim dan pemain-pemain Argentina itu bebas tanpa sanksi, maka itu akan menjadi jalan untuk tim-tim lain, guna melakukan hal serupa dengan pemain-pemain Argentina.

Spanyol dan Prancis memiliki pemain-pemain yang berkecenderungan membawa pesan politik ke lapangan, khususnya pesan-pesan pro Palestina, yang jika dilakukan bisa membuat berang pemerintah Amerika Serikat dan Israel.

Baik pemerintah Spanyol maupun Prancis sudah mengakui Negara Palestina dan kemerdekaan negara yang wilayahnya masih diduduki Israel itu.

Pemerintah Spanyol bahkan lebih jauh lagi dengan menolak wilayah darat, laut dan udaranya disentuh oleh wahana-wahana militer AS ketika negara itu, bersama Israel, memerangi Iran.

Jika FIFA mendiamkan ulah pemain-pemain Argentina itu, maka akan kian menguatkan pandangan orang bahwa FIFA memang menganakemaskan Argentina, yang adalah tim yang sangat didukung Israel, karena sikap pemerintahnya yang menentang Palestina dan pro-Israel.

Sedangkan sikap Israel unik dalam kaitan Piala Dunia 2026. Setelah Amerika Serikat tersisih, mereka beralih mendukung Argentina.

PM Benjamin Netanyahu berkilah bahwa keinginan negara mereka agar Argentina juara dunia adalah karena sikap Presiden Argentina Javier Milei yang pro-Israel.

Sikap dan pilihan Israel itu wajar dalam politik dan hubungan internasional.

Tapi tak bisa dipungkiri bahwa sikap Netanyahu itu terjadi karena mungkin dia sakit hati terhadap Eropa yang bukan hanya mengakui Palestina, tapi juga pasif kala Israel dan AS berperang melawan Iran.

Netanyahu sepertinya berusaha menumpahkan ketidakpuasannya terhadap Eropa dengan menginginkan Eropa tak menjuarai Piala Dunia ini, terutama Spanyol yang pemerintah dan rakyatnya seirama menentang Israel.

Namun demikian, sikap Netanyahu ini tak menjadi persoalan besar, karena yang lebih penting adalah sikap FIFA untuk menunjukkan diri sebagai badan sepak bola yang memang milik dunia, yang tidak boleh memfavoritkan sebuah tim atau seorang pemain. (ant)