Diplomasi Kelas Dua di Teheran: Ketika Indonesia Kehilangan Nyali dan Kecerdasan Geopolitik

​SEJARAH sedang ditulis dengan tinta tebal di Grand Mosalla, Teheran. Di tengah lautan manusia yang diperkirakan mencapai 20 juta jiwa, dunia sedang menyaksikan prosesi pemakaman terbesar dalam sejarah Islam modern: pelepasan Ayatollah Ali Khamenei. Prosesi akbar dari 3 hingga 9 Juli 2026 ini bukan sekadar ritual duka, melainkan sebuah panggung geopolitik global yang amat krusial setelah ketegangan perang pecah pada Februari lalu.

​Namun, di tengah gemuruh pergeseran tektonik geopolitik tersebut, di mana posisi Indonesia?

​Sangat disayangkan, Jakarta memilih jalan sunyi yang terkesan penakut dan minus visi strategis. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengutus Duta Besar RI di Teheran, Rolliansyah Soemirat, untuk hadir dalam doa bersama. Di saat negara-negara lain mengirimkan sinyal diplomatik kelas berat, Indonesia justru mengirimkan pesan kejenuhan, ketidakberanian, dan ketidakcerdasan membaca arah angin global.

​ Menakar Nyali Tetangga dan Ketertinggalan Jakarta

​Keputusan hanya mengutus seorang diplomat karier setingkat Dubes terasa sangat jomplang jika tidak ingin disebut memalukan bila disandingkan dengan delegasi negara lain. Perhatikan bagaimana Timur Tengah merespons: Arab Saudi, yang secara historis merupakan rival ideologis Iran, secara mengejutkan mengutus Wakil Menteri Luar Negerinya. Qatar, Oman, bahkan faksi-faksi penting kawasan hadir.

​Lebih jauh lagi, raksasa dunia seperti Rusia mengirimkan Wakil Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev, China mengutus He Wei, dan Pakistan diwakili langsung oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

​Negara-negara ini paham betul hukum dasar diplomasi internasional: panggung pemakaman pemimpin besar adalah ruang negosiasi tanpa meja. Kehadiran para pemimpin dunia di Teheran pasca-gencatan senjata awal dengan Amerika Serikat adalah investasi geopolitik demi stabilitas ekonomi dan keamanan energi global ke depan.

​Sementara itu, Indonesia negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang dalam konstitusinya mengamanatkan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial justru memilih "absen" dari pergaulan elite tersebut. Mengutus Dubes yang memang sudah berkedudukan di Teheran adalah bentuk formalitas birokratis yang miskin substansi dan menegaskan bahwa Indonesia gagap mengambil peran sebagai global player.

​ Antara Bebas-Aktif atau Sekadar Cari Aman

​Alasan klasik yang mungkin berlindung di balik keputusan ini adalah prinsip politik luar negeri "Bebas-Aktif". Jakarta mungkin merasa, dengan membatasi level representasi, Indonesia sedang menjaga jarak aman agar tidak dicap berpihak pada poros Iran-Rusia-China, sekaligus menjaga perasaan Washington dan Tel Aviv.

​Namun, ini adalah kekeliruan fatal dalam menerjemahkan kata "Aktif". Bebas-aktif bukan berarti pasif atau cari aman di bawah ketiak ketakutan sanksi Barat. Bebas-aktif berarti berani berdiri tegak di tengah konflik untuk menjadi jembatan perdamaian.

​Jika Arab Saudi yang merupakan sekutu dekat AS saja berani melangkah maju mengirimkan pejabat tinggi demi stabilitas kawasan, mengapa Indonesia justru melangkah mundur? Ketidakhadiran menteri senior atau utusan khusus setingkat kepala negara/wakil kepala negara memamerkan kalkulasi politik kita yang dangkal, kurang pantas secara etika ketimuran, dan tidak cerdas secara geopolitik.

​ Kehilangan Momentum Strategis

​Dengan hanya menunjuk Dubes, Indonesia kehilangan tiga momentum sekaligus.

Pertama, momentum solidaritas Islam dunia (Ukhuwah Islamiyah). Menghormati wafatnya seorang ulama dan pemimpin spiritual jutaan umat Islam adalah momen moral yang melampaui batas sekat sekte.

​ Kedua, momentum ekonomi-politik. Pasca-perang Februari 2026, peta koridor dagang dan energi di Timur Tengah sedang dikocok ulang. Indonesia seharusnya berada di sana, berbisik di telinga para penentu kebijakan, mengamankan kepentingan nasional kita.

Ketiga, momentum kepemimpinan di Global South (Negara-Negara Selatan). Indonesia yang dulu digdaya dalam Konferensi Asia-Afrika kini terasa seperti pengikut yang penakut, yang hanya berani menonton dinamika dunia dari balik layar televisi.

​Diplomasi bukan sekadar mengirim karangan bunga atau diwakili oleh pejabat setempat agar kewajiban administratif gugur. Diplomasi adalah soal representasi simbolis, soal gesture, dan soal nyali politik.

​Langkah Indonesia dalam prosesi pemakaman Ali Khamenei ini adalah potret buram kebijakan luar negeri yang defensif dan kurang percaya diri. Kita gagal menunjukkan kelas kita sebagai bangsa besar. Jika untuk urusan sebesar dan seberdampak ini kita hanya berani mengutus Dubes, maka jangan salahkan dunia jika ke depan, suara Indonesia dalam forum-forum internasional hanya akan didengar secara samar-samar, dianggap sebagai pelengkap penderita yang tidak punya bobot strategis. Sungguh, sebuah keputusan yang kurang pantas dan jauh dari kata cerdas. (*)