Robohnya Kementerian Agama

SAYA menatap dengan mata tak berkedip gedung milik Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjulang megah dan tampil artistik di jantung ibu kota Jakarta. 

"Betapa perhatiannya pemerintah atas kementerian ini, sehingga tak ragu membuatkan gedung segagah ini. Berdiri kokoh. Variasinya cantik. Menakjubkan. Pemerintah tak salah: manusia-manusia yang berkantor di sini termasuk manusia-manusia yang terus berusaha untuk suci. Mereka bertugas mengurusi moral ummat dan moral bangsa. Lantaran keseharian mereka bertanggung jawab dan mengingatkan akan dua hal penting: neraka dan surga. Mungkin dengan dasar itu: dibuatlah gedung ini." 

Saya bergumam sembari terus menatap gedung itu, dan membayangkan gedung-gedung kementerian agama yang berada di pelosok-pelosok daerah. Fungsi pusat dan daerah: sama-sama mengurusi kepentingan ummat.
*
Saya membuka-buka lembaran arsip pemberitaan media tentang manusia-manusia yang bekerja di kementerian ini, beberapa tahun terakhir ini, tiba-tiba bibir saya tak tahan tak berucap: Astagfirullah.

Ada apa? Ternyata banyak pejabat-pejabatnya, dari pusat hingga daerah, masuk penjara. Mereka, oleh penegak hukum dan peradilan, memvonisnya bersalah telah melakukan perbuatan tercela: korupsi.

Dana yang dikorupsi itu: seharusnya dipakai untuk pengembangan dan kemajuan ummat, namun tak tahan melawan nafsu iblis untuk memperkaya diri. Terjadilah praktik amoral itu.

Mereka yang gagal menjaga kesucian moralnya: sungguh banyak. Kini tersebar di sejumlah penjara. Merenungi nasib. Menyesali tingkah yang terlambat. Menelantarkan dan mempermalukan keluarga dan nama Kementerian Agama. 

Seorang kawan saya yang mengaku sering masuk berurusan dengan pegawai rendahan hingga pejabat tinggi di kementerian ini mengatakan: bila kantor ini disebut sebagai penjaga moral bangsa, maka itu adalah paradoks. Justru kebalikannya. Lantaran yang terjadi: praktik-praktik amoral, khususnya memperlakukan dana-dana proyek tidak sesuai dengan aturan. "Sogok menyogok terjadi di kementerian ini. Praktik kolusi, korupsi, nepotisme: bersarang di kementerian ini." Kawan saya menatap wajah saya yang memerlihatkan raut keterkejutan.
*
"Mungkin penilaian kawan saya yang berani menyebut kementerian ini termasuk sarang praktik amoral: mengandung kebenaran." Saya tiba-tiba merenungi dan ikut-ikutan membenarkan kata-katanya.

Teringatlah dua mantan menteri agama yang pernah masuk penjara karena divonis kasus korupsi dalam pengelolaan haji. Said Agil Husin Al Munawar mendekam 5 tahun penjara. Suryadharma Ali menikmati kamar sempitnya penjara selama 6 tahun. 

Di warkop saya balik melihat berita sore yang disiarkan salah satu televisi nasional.  Terlihat mantan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas berjejak menuju gedung KPK. Langkahnya pelan lantaran dikerumuni puluhan jurnalis yang mengkonfirmasi dugaan keterlibatannya dalam kasus "penjualan kuota haji" tahun 2024. Dalam perhitungan awal: kerugian negara akibat "penjualan kuota haji" ini mencapai Rp. 1 Trilyun. Bersumber dari selisih biaya yang seharusnya masuk ke kantong negara.

Kasus, kali ini, di kementerian agama: dinilai paling spektakuler dan meluas. Bukan hanya para pejabat kementerian diduga tersandung jejaknya, namun meluas ke puluhan hingga ratusan travel haji dan umroh. 

Telah tercipta "persekongkolan" menyiasati penambahan kuota haji dari Arab Saudi sebanyak dua puluh ribu kuota. Seharusnya sebagian besar kuota itu untuk calon jemaah haji reguler yang sudah lama menumpuk, namun dilarikan atau tepatnya "diperjualbelikan" oleh oknum di kementerian agama dengan pihak swasta: para travel yang tersebar di negeri ini. Kuota itu dibisniskan untuk calon jemaah haji berduit. Mereka yang tak punya masalah soal uang: yang penting dapat kuota. Segera berangkat haji plus.

Mengingat semua tingkah manusia-manusia ini: saya membayangkan dalam imajinasi: gedung megah kementerian agama yang mencakar langit Jakarta itu tiba-tiba roboh. Roboh dalam imajiner: seperti "Robohnya Surau Kami", cerpen legendaris karya sastrawan besar AA Navis. (*)