Riuh Lebaran, Sunyi di Balik THR

MENJELANG Idulfitri, kota-kota dipenuhi euforia. Pusat perbelanjaan sesak, harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan masyarakat berbondong-bondong memenuhi “ritual tahunan” bernama konsumsi, di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal selalu ditunggu, THR atau Tunjangan Hari Raya. Namun, di balik euforia yang tampak merata, ada kenyataan yang tidak seindah itu.

THR sering dipromosikan sebagai simbol kesejahteraan pekerja, negara mengaturnya, perusahaan diwajibkan memberikannya, dan masyarakat menggantungkan harapan padanya, tetapi pertanyaannya, apakah THR benar-benar mencerminkan kesejahteraan, jawabannya tidak sesederhana itu.

Bagi pekerja formal dengan penghasilan stabil, THR mungkin terasa sebagai bonus yang menyenangkan, tetapi bagi jutaan pekerja lain, seperti buruh harian, pekerja informal, hingga tenaga honorer, THR justru menjadi sesuatu yang penuh ketidakpastian, ada yang menerima terlambat, dipotong, bahkan tidak menerima sama sekali.

Lebaran, dalam kondisi seperti ini, berubah menjadi tekanan kolektif.

Ada standar sosial yang seolah dipaksakan, harus membeli baju baru, harus menyediakan hidangan terbaik, harus memberi uang kepada keluarga, tidak ikut dalam pola ini sering dianggap kurang layak dalam merayakan Lebaran, akibatnya, banyak orang terjebak dalam konsumsi yang sebenarnya tidak mampu mereka tanggung.

Lebih ironis lagi, THR sering kali sudah habis bahkan sebelum diterima, ia terserap untuk membayar utang, menutup cicilan, dan memenuhi kebutuhan dasar yang selama ini tertunda, ini menunjukkan satu hal yang lebih mendasar, penghasilan bulanan tidak cukup untuk hidup layak, sehingga THR berubah fungsi dari bonus menjadi penyelamat sementara.

Jika sebuah masyarakat bergantung pada THR untuk bertahan hidup, maka ada yang salah dalam struktur ekonominya. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap ketimpangan yang semakin nyata, di satu sisi, Lebaran menjadi ajang konsumsi besar-besaran bagi kelompok tertentu, di sisi lain, ada masyarakat yang justru semakin terpinggirkan, hanya menjadi penonton dari kemeriahan yang tidak pernah benar-benar mereka rasakan.

Dalam konteks ini, THR bukan lagi sekadar tunjangan, ia menjadi simbol ketimpangan.

Pandangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Drs. Kiyai Haji Husen Habibu,  M.Hi yang menegaskan bahwa nilai kesederhanaan dalam Islam seharusnya menjadi ruh dalam perayaan Idulfitri, menurutnya,  Lebaran bukanlah ajang untuk mempertontonkan kemewahan, melainkan momentum untuk kembali kepada fitrah, memperkuat jalinan silaturahmi, serta menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dalam perspektif ini, kemeriahan yang berlebihan justru berpotensi mengaburkan makna spiritual Lebaran itu sendiri.

Ironinya, kritik terhadap kondisi ini sering tenggelam dalam narasi kebahagiaan Lebaran, seolah-olah semua orang harus bahagia, tanpa ruang untuk membicarakan realitas yang pahit, padahal justru di balik perayaan itulah ketimpangan paling terlihat. Lebaran yang seharusnya menjadi momentum refleksi spiritual justru tereduksi menjadi perayaan material.

Ini bukan sekadar soal budaya konsumsi, tetapi juga soal kebijakan dan keberpihakan, ketika perlindungan terhadap pekerja lemah masih setengah hati, ketika penghasilan tidak mampu mengejar kebutuhan hidup, maka THR hanya menjadi solusi sesaat yang menutupi masalah yang jauh lebih besar.

Pertanyaannya, sampai kapan? Apakah kita akan terus merayakan Lebaran dengan ilusi kesejahteraan, sementara sebagian masyarakat tetap bergulat dengan kesulitan yang sama setiap tahun?

Sudah saatnya Lebaran tidak hanya dirayakan, tetapi juga dijadikan momentum untuk mengoreksi arah, negara harus memastikan perlindungan pekerja yang lebih adil, perusahaan harus lebih bertanggung jawab, dan masyarakat perlu berani melepaskan standar sosial yang justru membebani. Karena pada akhirnya, kemeriahan yang kita lihat hari ini bisa saja hanyalah suara yang menutupi kesunyian banyak orang.

Riuhnya Lebaran akan selalu ada, namun jika kita tidak jujur melihat kenyataan, sunyi di balik THR akan terus berulang, tahun demi tahun.

*(Penulis mantan Komentator RRI Palu