SBTCST–FNPBI Soroti Rencana Pembatasan Kontainer di Kota Palu: “Jangan Bebani Buruh!”

PALU, METROSULAWESI.NET- Serikat Buruh Transportasi Container (SBTCST–FNPBI) Sulawesi Tengah melakukan audiensi dengan Wali Kota Palu, Kamis (30/4/2026), di Rumah Jabatan Wali Kota, terkait rencana pembatasan kontainer masuk kota, pengalihan jalur ke lingkar kota, serta perubahan pengaturan pengisian BBM jenis solar.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Palu menyampaikan bahwa kebijakan masih dalam tahap penataan dan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

 “Kami tidak akan terburu-buru. Semua akan disosialisasikan terlebih dahulu dan kami pastikan mempertimbangkan kondisi di lapangan,” ujar Wali Kota Palu.

Pemerintah juga menyebut akan menyiapkan jalur khusus kontainer, termasuk perbaikan jalur Mantikulore, serta mengarahkan pengisian BBM ke SPBU di luar kota seperti Kaimalue. Selain itu, penambahan kuota BBM dan evaluasi jam pengisian masih akan dikonsultasikan lebih lanjut.

Ketua Wilayah FNPBI Sulawesi Tengah, Abd. Wahyudin, menegaskan bahwa penataan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan buruh.

 “Kami tidak menolak penertiban, tetapi jangan sampai kebijakan itu membebani buruh. Infrastruktur harus siap dulu, akses BBM harus jelas, dan keselamatan kerja harus dijamin,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua SBTCST–FNPBI, Moh. Medianto, yang menilai kondisi di lapangan belum siap untuk penerapan pembatasan.

 “Kalau jalur belum layak, SPBU belum siap, lalu kontainer dibatasi, itu artinya beban langsung ke buruh. Ini yang kami tolak,” ujarnya.

SBTCST–FNPBI juga meminta agar pengisian BBM tetap berjalan seperti biasa selama belum ada solusi yang konkret.

Sebagai sikap organisasi, SBTCST–FNPBI menegaskan menolak kebijakan pembatasan kontainer yang belum didukung kesiapan infrastruktur, serta mendesak pemerintah melibatkan serikat buruh dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

SBTCST–FNPBI menyatakan akan terus mengawal kebijakan ini dan membuka kemungkinan mengambil langkah lanjutan apabila kebijakan yang diambil merugikan buruh.

 “Jika dipaksakan tanpa kesiapan, kami akan mengambil sikap yang lebih tegas,” tutup pernyataan SBTCST–FNPBI. (*)