Warga Poboya Akan Tetap Demo Anak Perusahaan BRMS, Jika Tidak Segera Ciutkan Lahan

PALU, METROSULAWESI.NET- Warga lingkar tambang Poboya menyatakan akan terus melakukan tindakan protes dan pemblokiran jalan, sepanjang pihak PT CPM tidak memenuhi tuntutan mereka untuk mengajukan penciutan lahan, demi kepentingan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Pada Senin 15 Desember 2025, ratusan warga lingkar tambang Poboya kembali berunjukrasa di depan kantor PT CPM. Mereka mendesak agar anak perusahaan di bawah anak perusahaan BRMS (PT Bumi Resources Minerals Tbk) itu untuk menciutkan lahannya demi kepentingan rakyat Poboya.

“Hari ini kami datang bukan lagi untuk bernegosiasi, tapi meminta kepastian penciutan lahan. Jawabannya iya atau tidak. Apakah CPM mau mengajukan penciutan lahan konsesi ke Kementerian ESDM atau tidak,” kata Koordinator Lapangan Aksi, Kusnadi di hadapan massa.

Ia menyampaikan bahwa masyarakat lingkar tambang merasa telah terlalu lama menunggu tanpa kejelasan. Berbagai tuntutan yang disampaikan sebelumnya dinilai tidak mendapatkan respons yang memadai dari pihak perusahaan. Karena itu, warga meminta CPM bersikap terbuka dan serius dalam menanggapi desakan mereka.

Kusnadi juga menyerukan agar perusahaan benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia menilai, berbagai pertemuan dan komunikasi yang telah dilakukan selama ini belum menghasilkan keputusan yang berpihak pada warga di sekitar wilayah tambang.

“Jangan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Kami sudah bosan bernegosiasi. Hari ini kami akan buat perhitungan. Kalau diblokade hari ini masuk ke kantor CPM, maka blokade kami minta jangan dibuka-buka. Supaya sama-sama kita tidak punya akses keluar masuk,” tegasnya.

Dalam orasinya, Kusnadi melontarkan kritik keras terhadap sikap CPM yang dinilainya tidak menunjukkan empati kepada masyarakat lingkar tambang. Ia bahkan menyebut perusahaan tersebut tidak memiliki hati nurani dalam menjalankan aktivitas pertambangan.

“CPM ini sudah seperti model kompeny gaya baru,” ujarnya, yang langsung disambut sorakan peserta aksi.

Protes senada juga disampaikan Agus Walahi. Dia menegaskan bahwa CPM bukan pemilik kedaulatan secara penuh atas wilayah tambang Poboya.

Menurutnya, keberadaan perusahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat setempat yang telah lama menggantungkan hidup di wilayah tersebut.

Agus menyebut bahwa prinsip berbisnis seharusnya mengedepankan keadilan dan berbagi manfaat, bukan justru menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya. Ia menilai apa yang dilakukan CPM selama ini lebih menyerupai perampasan ruang ekonomi warga.

“Berbisnis itu harus berbagi, bukan merampas seperti yang CPM lakukan. Wilayah Parigi sudah diterbitkan WPR, kenapa di sini tidak bisa,” ujarnya dengan nada kesal.

Aksi demonstrasi terus berlangsung hingga sore hari. Ketidakhadiran satu pun perwakilan PT CPM untuk menemui massa membuat situasi di lapangan memanas. Massa aksi kemudian memblokir jalan menuju lokasi pertambangan yang menjadi akses utama pengambilan material tambang oleh PT CPM. Massa menyatakan, tindakan itu akan terus dilakukan hingga ada kejelasan dan respons langsung dari pihak perusahaan terkait tuntutan penciutan lahan konsesi.

Sejumlah tokoh masyarakat dan adat turut memberikan orasi untuk menyemangati peserta aksi. Mereka di antaranya Ketua Adat rumpun Da’a-Inde, Irianto Mantiri, Tezar Abdul Gani, dan Amir Sidik.

Para orator menekankan pentingnya pengakuan hak masyarakat lingkar tambang serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Poboya.

Tidak adanya perwakilan PT CPM yang menemui massa menambah kekecewaan peserta aksi, yang menilai perusahaan tidak menghargai aspirasi masyarakat.

Masyarakat lingkar tambang Poboya menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.

Mereka berharap pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat turun tangan memfasilitasi penyelesaian persoalan penciutan lahan konsesi dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Poboya. ***